LIVE

KUHAP Baru Resmi Berlaku, DPR Harap Hentikan Kriminalisasi Warga dan Arahkan Hukum Restoratif

Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan KUHAP Baru yang efektif berlaku diharapkan menghentikan kriminalisasi warga dan menandai arah baru hukum Indonesia yang lebih restoratif.

kuhap baru
Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi sebagai momentum persatuan bangsa. Langkah ini diharapkan meredakan kontroversi hukum dan memperkuat konsolidasi nasional.
Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi sebagai momentum persatuan bangsa. Langkah ini diharapkan meredakan kontroversi hukum dan memperkuat konsolidasi nasional. (Planet Merdeka)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rudianto Lallo, menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru saja berlaku menjadi pedoman penting bagi penegak hukum. Aturan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan hukum sebagai alat penindasan atau kriminalisasi terhadap warga negara.

Sebagai salah satu perancang undang-undang, Lallo berharap KUHAP baru ini dapat mengakhiri sengketa dan kontroversi terkait penyalahgunaan hukum yang sering terjadi. Ia menekankan bahwa baik KUHAP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mewakili arah baru bagi sistem hukum Indonesia.

"Ini adalah arah baru bagi hukum kita, yang kami harapkan dapat mengatasi masalah dan tantangan hukum yang ada di negara kita," kata Lallo pada Jumat. Penerapan KUHAP baru ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum di Tanah Air.

Arah Baru Sistem Hukum Indonesia dengan KUHAP Baru

Rudianto Lallo menjelaskan bahwa KUHP baru, sebagai hukum substantif, telah bertransformasi dari warisan kolonial menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, KUHAP baru, sebagai hukum acara, memberikan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Transformasi ini menandai pergeseran paradigma hukum di Indonesia. KUHAP baru tidak lagi bersifat retributif atau balas dendam, melainkan lebih fokus pada pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif ini menekankan pada pemulihan dan penyelesaian masalah di luar jalur pengadilan.

"Dengan ini, kita menyambut arah hukum baru di mana karakter KUHAP tidak lagi retributif atau balas dendam, tetapi restoratif, berfokus pada pemulihan," ujarnya. Perubahan ini diharapkan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penguatan Kesetaraan dan Peran Pembela dalam KUHAP Baru

KUHAP baru juga membawa semangat kesetaraan antara negara dan warga negara di mata hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses peradilan, tanpa memandang status atau latar belakang.

Selain itu, undang-undang baru ini memperkuat peran advokat atau pembela hukum. Penguatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa terlindungi secara maksimal selama proses hukum berlangsung.

Lallo juga mendesak para penegak hukum untuk secara aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan KUHP dan KUHAP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sosialisasi yang masif diperlukan agar masyarakat dan aparat memahami sepenuhnya semangat dan ketentuan dalam undang-undang baru ini.

Era Baru Penegakan Hukum Berlandaskan Pancasila

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menandai dimulainya era baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah tonggak sejarah penting setelah berpuluh-puluh tahun menggunakan hukum warisan kolonial.

Mahendra mencatat bahwa undang-undang ini mengakhiri lebih dari satu abad legislasi pidana era kolonial. "Momen ini membuka babak baru bagi penegakan hukum nasional yang modern, manusiawi, adil, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila serta budaya Indonesia," kata Mahendra pada Jumat.

Dengan adanya KUHAP baru dan KUHP baru, diharapkan penegakan hukum di Indonesia akan semakin mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Ini termasuk menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan kearifan lokal dalam setiap proses peradilan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

{{caption}}
Prabowo Sebut MBG Bakal Jangkau 85 Juta Penerima dan Buka 3 Juta Pekerjaan

{{caption}}
Cerita Prabowo Panggil Kepala PPATK dan BPKP Sebelum Copot 3 Pimpinan BGN

Topik Terkait
{{caption}}
KUHP dan KUHAP Baru: Akhiri Dominasi Hukum Kolonial, Transformasi Paradigma Pidana Indonesia

Wakil Menko Otto Hasibuan menegaskan KUHP dan KUHAP Baru mengakhiri dominasi hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari seabad. Simak bagaimana perubahan paradigma ini membentuk sistem pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan.

KUHP dan KUHAP Baru
{{caption}}
Indonesia Sambut Era Baru Hukum: KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku 2026

Indonesia memasuki era baru hukum pidana dengan berlakunya KUHP dan KUHAP Baru pada 2 Januari 2026. Pembaruan ini menawarkan pendekatan humanis, namun tantangan implementasi menjadi kunci keberhasilannya.

KUHP Baru
{{caption}}
KUHAP Baru Resmi Berlaku: Transformasi Keadilan Restoratif dan Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan

Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) mulai 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan dengan fokus pada keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, hingga perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Pemb

KUHAP Baru
{{caption}}
KUHP KUHAP Berlaku, Menko Yusril: Penegakan Hukum Indonesia Memasuki Era Baru

Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan penegakan hukum di Indonesia memasuki era baru yang lebih modern, manusiawi, dan berkeadilan.

Era Baru Hukum
{{caption}}
KUHAP Baru Berlaku, DPR Harap Tak Ada Lagi Kriminalisasi Rakyat

Dengan berlakunya KUHAP Baru mulai hari ini, DPR RI berharap penegak hukum tidak lagi mengkriminalisasi rakyat, menandai era baru sistem hukum Indonesia yang lebih restoratif dan berkeadilan.

KUHAP Baru
{{caption}}
KUHP dan KUHAP Baru Efektif Berlaku, Menko Yusril: Regulasi Turunan Sudah Siap

Pemerintah resmi memberlakukan KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2026. Perkara lama tetap pakai aturan lama, transisi didukung puluhan regulasi turunan.

Menko Yusril
{{caption}}
Wamenko Kumham: KUHP Baru Perkuat Keadilan Berbasis HAM, Berlaku 2026

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menegaskan KUHP Baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 akan memperkuat keadilan berbasis HAM, menandai reformasi hukum pidana yang humanis di Indonesia.

KUHP Baru
{{caption}}
Bamsoet Dorong Perubahan Budaya Hukum Ikuti Reformasi Hukum Pidana KUHP dan KUHAP Baru

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Reformasi Hukum Pidana melalui KUHP dan KUHAP baru harus diiringi perubahan budaya hukum demi keadilan. Apa saja pilar utamanya?

Reformasi Hukum Pidana
{{caption}}
Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM Diperkuat di Era Modern

Wakil Menteri Hukum dan HAM bersama Ketua KPK menyoroti pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM, sejalan dengan KUHAP baru dan visi Peradi Profesional.

hukum modern
{{caption}}
Transformasi Pemasyarakatan KUHP Nasional: Pidana Penjara sebagai Alternatif Terakhir

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan Transformasi Pemasyarakatan di era KUHP Nasional, menekankan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan peran sentral pemasyarakatan.

hukum pidana indonesia
{{caption}}
Komisi III DPR: Hampir Seluruh Hasil Kerja Tim Reformasi Polri Sudah Terangkum KUHAP Baru

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.

berita update
{{caption}}
Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Tantangan BUMN dalam Menjalankan Bisnis

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

business judgment rule
{{caption}}
Wamenko Otto Hasibuan: Kejujuran Advokat Kunci Utama Penegakan Hukum di Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan **kejujuran advokat** adalah fondasi utama dalam profesi hukum. Hal ini krusial untuk melindungi klien dan memastikan keadilan di Indonesia.

advokat profesional
{{caption}}
Komisi III DPR Dorong Sinergi TNI-Polri Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus

Komisi III DPR RI mendesak sinergi TNI-Polri dalam pengusutan Kasus Andrie Yunus, korban penyiraman air keras, dengan memedomani KUHAP baru untuk peradilan koneksitas.

hak asasi manusia
{{caption}}
Polres Gunung Mas Ungkap Kasus Pencurian Sawit di PT ALS, Pelaku Terancam 9 Tahun Penjara

Polres Gunung Mas berhasil mengungkap kasus pencurian sawit di perkebunan PT ALS Manuhing, menetapkan seorang tersangka yang terancam hukuman berat berdasarkan KUHP baru.

hukum pidana
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Pemkab Bekasi Kaji Revisi Perda Ketertiban Umum, Hapus Sanksi Penjara Ganti Denda

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

bekasi
{{caption}}
Penganiayaan Hewan Mataram: Pelaku dan Penadah Anjing Liar Jadi Tersangka, Terancam Penjara

Kasus penganiayaan hewan di Mataram yang viral di media sosial kini memasuki babak baru. Pelaku penganiayaan anjing hingga mati, IG, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 1,5 tahun penjara, sementara NLS juga tersangka penadah.

daging anjing
{{caption}}
Tes DNA Ungkap Pelaku Pemerkosaan Penyandang Disabilitas di Pamekasan

Kepolisian Resor Pamekasan berhasil mengungkap pelaku pemerkosaan penyandang disabilitas berinisial H (41) melalui tes DNA. Hasil tes mengarah pada AS (50), ipar korban, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis.

hukum pidana
{{caption}}
Polres Magetan Berhasil Ringkus Pelaku Pencurian Sepeda Motor yang Resahkan Warga

Polres Magetan berhasil menangkap MCM, seorang pelaku pencurian sepeda motor yang telah beraksi sebanyak enam kali di wilayah hukum Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menimbulkan keresahan di masyarakat.

berita kriminal