Pemerhati Soroti PP Tunas: Kepatuhan Platform Digital Kunci Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

Dr. Hadawiah dari UMI Makassar menyoroti kesenjangan serius antara regulasi Perlindungan Anak Digital (PP Tunas) dan praktik di lapangan, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas demi keselamatan generasi muda di ranah maya.

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang efektif mulai 28 Maret 2026 membutuhkan sinergi kuat antara regulasi negara dan ketahanan keluarga demi perlindungan anak digital yang optimal.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, merupakan langkah strategis guna melindungi generasi muda dari berbagai risiko di ruang siber yang semakin kompleks.

Wakil Menteri Kemenekraf Irene Umar tegaskan PP Tunas menjadi momentum penting untuk tingkatkan peran aktif orang tua dalam mendampingi anak di ruang digital, demi ekosistem digital yang sehat.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas mulai berlaku hari ini, menjadi langkah krusial Komdigi dalam menjaga privasi dan data anak di ruang digital dari eksploitasi yang tidak etis.

Pembatasan yang tidak dirancang dengan baik dapat mendorong anak-anak untuk beralih ke ruang digital yang tidak memiliki mekanisme pengawasan.

KemenPPPA menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan pelaksana PP Tunas, untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai risiko di ruang siber.

Wakil Bupati Bulungan menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat kedaulatan bangsa melalui tema Harkitnas 2026, didukung program strategis nasional dan regulasi perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

KemenPPPA menekankan pentingnya restitusi bagi korban dalam kasus kekerasan seksual anak oleh ayah kandung di Klaten, memastikan pemenuhan hak pemulihan dan penegakan hukum yang tegas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Karawang mencatat 87 kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari-Mei 2026, didominasi pelecehan, menunjukkan urgensi perlindungan bagi kelompok rentan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras kasus kekerasan seksual ayah kandung di Klaten terhadap dua putrinya, menyoroti pengkhianatan fungsi keluarga dan dampak psikologis berat bagi korban.

Dua penjual sate di Makassar diamankan polisi setelah menjadi sasaran amuk warga karena dugaan pelecehan verbal terhadap empat remaja putri. Kasus **Penjual Sate Makassar** ini kini ditangani Unit PPA Polrestabes Makassar.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan rokok ilegal, menyasar area pendidikan dan perdagangan untuk melindungi generasi muda serta mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.

Polda Maluku telah melimpahkan tersangka RMM alias Roy, mantan Camat Taniwel Timur, dalam kasus kekerasan seksual anak ke Kejaksaan Negeri Piru, menegaskan komitmen penegakan hukum.