PP Tunas Dorong Peran Aktif Orang Tua Dampingi Anak di Ruang Digital

DPRD Kota Malang menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada orang tua sebagai penentu efektivitas implementasi PP Tunas untuk melindungi anak dari konten negatif di media sosial.

Psikolog Abdi Keraf menyambut baik PP Tunas sebagai upaya pemerintah melindungi anak dari dampak negatif media sosial, menekankan pentingnya peran orang tua dan edukasi dalam implementasinya.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengajak orang tua aktif mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak demi mendukung efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menciptakan ruang digital aman bagi anak. Pengawasan Orang Tua PP Tunas sangat krus

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tidak akan efektif tanpa pendampingan orang tua. Simak bagaimana peran keluarga krusial dalam ekosistem digital anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Mendukbangga Wihaji mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anak di ruang digital guna mendukung implementasi PP Tunas, menegaskan bahwa Peran Orang Tua di Kehidupan Digital Anak adalah benteng utama perlindungan.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang efektif mulai 28 Maret 2026 membutuhkan sinergi kuat antara regulasi negara dan ketahanan keluarga demi perlindungan anak digital yang optimal.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

PGRI Jambi memberikan dukungan penuh terhadap PP Tunas Perlindungan Anak, menekankan peran sentral orang tua dalam mengawasi akses digital anak. Simak selengkapnya bagaimana regulasi ini akan membentuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih aman di

Menkomdigi Meutya Viada Hafid mengapresiasi forum ICEC 2026 yang menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Era Digital dari ancaman siber dan konten berbahaya, demi masa depan generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak di platform digital, menyerukan agar teknologi dirancang untuk keamanan anak, bukan sebaliknya.

Nurul juga mendukung langkah Komdigi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil self-assessment yang disampaikan oleh para penyelenggara platform digital.

Sebanyak 175 produk dan layanan digital dari 64 platform telah menjalani self-assessment PP TUNAS. Kemkomdigi kini melakukan proses evaluasi.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

Kemen PPPA Pastikan Anak Ijazah Dibakar di Lombok Barat dapat melanjutkan pendidikan, menyoroti kompleksitas permasalahan perkawinan anak dan budaya lokal yang membelenggu di NTB.

Penyelidikan kasus Insiden Pembakaran Santri di Lombok Tengah memasuki babak akhir, Polres Lombok Tengah kini menunggu pandangan ahli pidana untuk menentukan adanya unsur pidana.

Pemerintah Kabupaten Lebak mendesak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Data menunjukkan angka kasus Pelaporan Kekerasan Seksual Lebak terus meningkat, namun banyak yang belum terungkap.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti dalam membentuk karakter anak agar mampu mengambil keputusan tepat di tengah gempuran era digital, demi masa depan bangsa.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyoroti kelaikan dan sistem pengawasan taman Jakarta Pusat, khususnya Taman Kramat Pulo, setelah kasus perundungan yang menyebabkan seorang anak tersengat listrik dan sempat koma.

Komnas PA DKI Jakarta kawal pemulihan korban perundungan di Jakarta Pusat, MWP, yang alami trauma fisik dan psikis. Bagaimana upaya Komnas PA memastikan hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan adil?