Disdik Kepri Terapkan Kebijakan Larangan Ponsel di Sekolah Mulai 2027

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) mengumumkan bahwa kebijakan larangan siswa SMA/SMK membawa telepon seluler atau ponsel ke sekolah akan mulai diterapkan pada tahun 2027. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan aman bagi para pelajar. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi gangguan selama proses pembelajaran dan meminimalisir dampak negatif penggunaan gawai di kalangan siswa.

Kepala Disdik Kepri, Andi Agung, menjelaskan bahwa pelarangan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang juga dikenal sebagai PP TUNAS.

Meskipun dasar hukumnya sudah ada, implementasi kebijakan larangan ponsel di sekolah ini tidak akan dilakukan pada tahun ini. Penundaan hingga tahun 2027 memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan seluruh mekanisme dan regulasi yang diperlukan. Persiapan ini mencakup sosialisasi menyeluruh kepada pihak sekolah, orang tua, dan siswa.

Dasar Hukum dan Implementasi Bertahap

Kebijakan larangan ponsel di sekolah ini memiliki landasan hukum yang kuat dari pemerintah pusat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 secara resmi membatasi penggunaan platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun, serta merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). PP TUNAS ini hadir sebagai instrumen hukum untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan beretika bagi generasi muda.

Andi Agung menyatakan bahwa tahun 2026 belum memungkinkan untuk penerapan kebijakan ini secara penuh. Implementasi baru akan dimulai pada tahun 2027, setelah pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau, menyelesaikan persiapan mekanisme dan regulasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang terukur dan terencana dalam menerapkan perubahan signifikan di lingkungan pendidikan.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini berlaku secara nasional sesuai instruksi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bukan hanya di wilayah Kepulauan Riau. Hal ini menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk melindungi anak-anak di seluruh Indonesia dari potensi risiko di ruang digital dan lingkungan belajar.

Tujuan Kebijakan dan Dampak Positif yang Diharapkan

Pembatasan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan konsentrasi siswa selama proses belajar mengajar. Dengan tidak adanya gangguan dari gawai, siswa diharapkan dapat lebih fokus menyerap materi pelajaran dan berinteraksi lebih aktif di kelas. Ini krusial untuk kualitas pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan gawai di kalangan pelajar. Penyalahgunaan ini mencakup akses terhadap konten digital yang dinilai tidak sesuai usia anak sekolah, seperti pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga kecanduan algoritma media sosial.

Pemerintah Provinsi Kepri juga akan menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Ansar Ahmad sebagai turunan dari kebijakan pemerintah pusat ini. Surat Edaran ini akan menjadi panduan operasional bagi seluruh satuan pendidikan di Kepri dalam melaksanakan larangan ponsel di sekolah, memastikan konsistensi dan keseragaman dalam penerapannya.

Sosialisasi dan Persiapan Menuju 2027

Disdik Kepri akan segera membentuk tim khusus untuk melakukan sosialisasi terkait larangan siswa membawa ponsel ke sekolah. Tim ini akan bertugas menyebarkan informasi dan edukasi mengenai kebijakan baru ini kepada seluruh satuan pendidikan SMA dan SMK di Kepulauan Riau.

Proses sosialisasi tidak hanya akan menyasar pihak sekolah, tetapi juga akan melibatkan orang tua dan peserta didik secara langsung. Keterlibatan semua pihak dianggap penting agar kebijakan ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Pemahaman bersama mengenai tujuan dan manfaat larangan ponsel di sekolah akan menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan siswa menjadi esensial dalam menyukseskan kebijakan ini. Dengan persiapan yang matang dan sosialisasi yang efektif, diharapkan transisi menuju lingkungan sekolah bebas ponsel pada tahun 2027 dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pendidikan di Kepulauan Riau.

Sumber: AntaraNews