Pemprov NTB Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Gerakkan Ekonomi Lokal
Pemerintah Provinsi NTB serius mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pendorong ekonomi kerakyatan. Simak bagaimana MBG memberdayakan produk lokal dan UMKM di Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara aktif mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen vital tidak hanya untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Inisiatif ini berfokus pada pemberdayaan pengusaha dan produk lokal setempat, memastikan manfaat program dirasakan secara luas oleh masyarakat. Program MBG diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi berganda yang signifikan di seluruh wilayah NTB.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar upaya pemenuhan gizi anak-anak, melainkan sebuah investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Menurut Abul, program ini dirancang untuk memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal sekaligus menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat. Dana yang dialokasikan untuk program ini diharapkan dapat berputar langsung di tengah masyarakat, sehingga menciptakan efek ekonomi yang luas dan berkelanjutan.
Abul Chair lebih lanjut menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat melalui keterlibatan aktif berbagai pihak. Ini mencakup petani, peternak, nelayan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, hingga jaringan distribusi lokal yang terintegrasi dalam satu ekosistem ekonomi daerah. Pemprov NTB berkomitmen memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal dengan memperkuat rantai pasok daerah, agar produk-produk lokal mampu bersaing dan tidak kalah dari produk luar daerah.
MBG sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Lokal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB telah menunjukkan perannya yang krusial dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Sekda NTB Abul Chair menyoroti bahwa program ini dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga untuk memberdayakan sektor ekonomi di tingkat akar rumput. "Program ini memiliki efek ganda, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas," ujarnya di Mataram.
Keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan MBG sebagai penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi didorong untuk menjadi bagian integral dari rantai pasok program ini. Dengan demikian, produk-produk lokal memiliki pasar yang jelas dan terjamin, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemprov NTB secara aktif mendukung penguatan rantai pasok daerah agar produk lokal mampu bersaing dan menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan MBG.
Visi pembangunan "NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia" secara langsung terwujud melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis ini. Abul Chair menjelaskan bahwa program ini harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program sosial, melainkan juga strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif.
Dampak Nyata Program Makan Bergizi Gratis di NTB
Hingga Mei 2026, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di NTB telah mencapai skala yang signifikan, menunjukkan dampak positif yang konkret. Data mencatat bahwa program ini telah memiliki 842 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), dengan 733 unit di antaranya telah aktif beroperasi. Angka ini mencerminkan jangkauan luas program dalam mendistribusikan manfaat gizi ke seluruh penjuru provinsi.
Secara ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi penyerap tenaga kerja yang substansial. Tercatat lebih dari 4.300 penyedia lokal terlibat dalam program ini, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat di NTB. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menambahkan bahwa secara nasional, MBG telah memverifikasi 29.476 tenaga kerja dan mempekerjakan lebih dari 27 ribu pekerja. Khusus di NTB, terdapat 853 SPPG terverifikasi dengan 828 unit operasional, menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja.
Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis sangat menonjol. Di NTB, program ini telah melibatkan sekitar 4.457 pemasok, yang terdiri dari koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, dan pemasok lainnya, dengan UMKM menjadi kelompok terbesar yang terlibat. Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari, di mana sekitar Rp4 miliar per hari diserap untuk tenaga kerja, menciptakan efek perputaran ekonomi yang signifikan di masyarakat.
Prioritas Kualitas Pangan dan Tata Kelola Program
Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Pemprov NTB menekankan tiga aspek utama untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program. Pertama adalah penguatan rantai pasok lokal, yang memastikan produk-produk dari petani dan UMKM setempat dapat terserap optimal. Kedua adalah keamanan dan kualitas pangan, yang menjadi prioritas utama untuk menjaga kesehatan penerima manfaat. Ketiga adalah disiplin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tata kelola program yang transparan dan akuntabel.
Abul Chair menegaskan pentingnya kualitas produk MBG. "Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama," kata Abul. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB untuk tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut memenuhi standar kesehatan tertinggi. Pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari produksi hingga distribusi, menjadi sangat penting.
Anggaran besar yang digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis juga menunjukkan potensi dampaknya. Lombok Timur menjadi daerah terbesar penerima distribusi anggaran sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar per hari. Distribusi anggaran ini secara langsung mengalir ke daerah-daerah, memperkuat ekonomi di tingkat lokal. Sony Sanjaya menegaskan bahwa MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan, sehingga seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar.
Sumber: AntaraNews