Pemprov NTB

Pemerintah Provinsi NTB serius mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pendorong ekonomi kerakyatan. Simak bagaimana MBG memberdayakan produk lokal dan UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Pemprov NTB menerapkan efisiensi anggaran NTB, pangkas biaya perjalanan dinas, imbas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dari PT AMNT yang signifikan. Langkah ini krusial menjaga fiskal daerah.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik kebijakan batas usia pengguna Meta menjadi minimal 16 tahun, menegaskan komitmen perlindungan anak di ruang digital dan membangun ekosistem yang lebih sehat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan **Tenggat Kinerja Pejabat NTB** selama enam bulan bagi para pejabat baru. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela, menandai era baru pembenahan birokrasi di provinsi ter

Pemerintah Provinsi NTB melalui Bapenda NTB menyiapkan undian emas 12 gram dan hadiah menarik lainnya sebagai bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang taat. Program Undian Emas Pajak NTB ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pembayaran pa

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin stok pangan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026, didukung sinergi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas penting.

Pemerintah Provinsi NTB menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar untuk melanjutkan pembangunan Masjid Jami Praya di Lombok Tengah, menegaskan komitmen Pemprov dalam mendukung fasilitas ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB gencar menyiapkan ratusan bibit pohon gratis bagi masyarakat demi menjaga kelestarian hutan NTB serta mengantisipasi bencana alam yang kerap melanda wilayah tersebut.

Kabar gembira bagi perantau! Pemerintah menyediakan 320 kuota Mudik Gratis Lombok Surabaya melalui jalur laut untuk Lebaran 2026, menawarkan kemudahan pulang kampung.

Pemerintah Provinsi NTB serius perangi kasus kekerasan seksual dengan membentuk Satgas Anti-Kekerasan Seksual Anak di setiap sekolah, bertujuan melindungi masa depan generasi muda.

Pemerintah Provinsi NTB sangat berhati-hati dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) demi menjaga kelestarian lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan wilayah pertambangan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengecam keras dugaan kekerasan seksual santriwati di Lombok Timur, menegaskan komitmen Pemprov untuk mengusut tuntas dan melindungi korban.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa proses mutasi ASN Pemprov NTB pada 9 Januari 2026 telah sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), menepis tudingan maladministrasi dan menjamin hak ASN.

DPRD NTB mendesak Pemprov serius atasi degradasi hutan Pulau Sumbawa yang memicu banjir tahunan di Bima dan Dompu, serta mempertanyakan realisasi anggaran Rp52 Miliar.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan mutasi pejabat NTB, melibatkan 29 orang termasuk 21 kepala OPD, demi efektivitas pemerintahan.

Penugasan dr. Lalu Herman Mahaputera, mantan Dirut RSUP NTB, sebagai Kepala Bapenda NTB menuai sorotan. Pemprov NTB tegaskan keputusan ini didasarkan pada kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang relevan, bukan hanya latar belakang profesi.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan demosi pejabat NTB, menurunkan lima Kepala OPD ke eselon III. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kinerja yang dinilai kurang optimal dalam melayani masyarakat.

Mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Provinsi NTB secara resmi akan beralih menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, menandai reformasi tata kelola aset daerah yang signifikan dan bertujuan efisiensi anggaran.