Kepri Kekurangan 1.500 Guru, Disdik Prioritaskan Pemerataan Akses Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) mengungkapkan bahwa kebutuhan guru di wilayah tersebut masih mencapai 1.500 orang, menjadi tantangan serius bagi pemerataan akses pendidikan di Kepri.

Tanjungpinang, Kepulauan Riau – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini menghadapi defisit tenaga pendidik yang signifikan. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan sekitar 1.500 guru untuk 280 sekolah yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Angka ini menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut.

Kepala Disdik Kepri, Andi Agung, menjelaskan bahwa kebutuhan guru ini merata di seluruh daerah, dengan Batam sebagai wilayah terpadat yang memerlukan perhatian lebih. Setiap sekolah rata-rata membutuhkan tambahan lima hingga enam guru untuk menutupi kekurangan yang ada. Situasi ini menuntut langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal.

Kekurangan tenaga pendidik ini dipicu oleh peningkatan jumlah lulusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) setiap tahunnya. Disdik Kepri telah melakukan pemetaan mendalam terhadap data kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan.

Tingginya Kebutuhan Guru di Tengah Pertumbuhan Siswa

Peningkatan jumlah siswa baru menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kebutuhan guru di Kepulauan Riau. Untuk tahun ini, diperkirakan ada sekitar 39.000 siswa baru yang akan masuk ke SMA, SMK, dan SLB, termasuk Madrasah Aliyah (MA) di Kepri. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 orang merupakan calon siswa yang berasal dari luar daerah atau provinsi lain.

Kekurangan guru ini didominasi oleh guru mata pelajaran umum serta guru vokasi untuk jenjang SMK. Kondisi ini menyoroti urgensi penyediaan tenaga pengajar yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Disdik Kepri terus berupaya mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi defisit ini.

Data pemetaan kebutuhan guru yang telah dihimpun oleh Disdik Kepri akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri. Penyerahan data ini bertujuan untuk mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru secara bertahap kepada pemerintah pusat. Harapannya, pemerintah pusat dapat memberikan alokasi formasi yang memadai untuk Kepri.

Upaya Strategis Pemprov Kepri dalam Pemerataan Pendidikan

Selain pengusulan formasi CPNS, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga mengambil langkah konkret dengan membangun sepuluh Unit Sekolah Baru (USB) pada tahun ini. Pembangunan USB ini ditujukan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, guna mengakomodasi lonjakan jumlah siswa baru. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kepri untuk memperluas akses pendidikan.

Dua dari sepuluh USB tersebut akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kepri, dengan alokasi sekitar Rp5 miliar per sekolah. Sementara itu, delapan USB lainnya akan didanai oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan anggaran sekitar Rp8 miliar per sekolah.

USB-USB baru ini akan tersebar di berbagai wilayah, termasuk Batam, Lingga, Tanjungpinang, hingga Natuna. Penempatan sekolah-sekolah baru ini memiliki tujuan utama untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak-anak di Kepri, terutama di pulau-pulau terluar seperti Natuna. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Sumber: AntaraNews