Mensos Coret Permanen 11.000 Penerima Bansos yang Terlibat Judol di Awal 2026

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Kementerian Sosial (Kemensos) memblokir 300 rekening penerima bansos di Kepulauan Riau (Kepri) karena terindikasi judi online. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas bantuan sosial.

Pemkab Lombok Tengah kembali mengaktifkan sejumlah Penerima Bansos Lombok Tengah yang sempat diblokir karena dugaan judi online setelah klarifikasi. Siapa saja yang kembali menerima bantuan?

Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan **pencoretan bansos Kediri** terhadap 222 penerima PKH dan BPNT. Mayoritas dicoret karena terlibat judi online, sebuah fenomena yang memprihatinkan dan membuat pembaca penasaran.

Kementerian Sosial menghentikan penyaluran bansos kepada 1.500 warga Serang yang terindikasi judi online, termasuk belasan ASN. Akankah ada penindakan lebih lanjut?

Menteri Sosial menekankan bahwa perbaikan data bantuan sosial merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.

PPATK melaporkan ada 603 ribu rekening penerima bantuan sosial yang terlibat dalam praktik judi online, dengan total perputaran dana mencapai Rp47,9 triliun.

Total dana yang mengendap di 10 juta rekening tersebut senilai Rp2,1 triliun.

Gus Ipul menegaskan bahwa hasil ini merupakan bukti nyata bahwa strategi besar Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak signifikan.

Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

Dia menekankan pemerintah siap mencoret masyarakat yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk judi online dari daftar penerima manfaat.

Kementerian Sosial memastikan setiap tiga bulan akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos.

Mensos sedang mempersiapkan penjangkauan untuk siswa baru Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2026.

Sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 152 juta orang, telah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Iuran (PBI).

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalsel. Dimeriahkan teater siswa, momen ini menandai komitmen pendidikan inklusif bagi anak-anak kurang mampu.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).