Mensos Coret 228.000 Penerima Bansos Terindikasi Judi Online

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Kementerian Sosial (Kemensos) memblokir 300 rekening penerima bansos di Kepulauan Riau (Kepri) karena terindikasi judi online. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas bantuan sosial.

Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan **pencoretan bansos Kediri** terhadap 222 penerima PKH dan BPNT. Mayoritas dicoret karena terlibat judi online, sebuah fenomena yang memprihatinkan dan membuat pembaca penasaran.

Sebanyak puluhan penerima bantuan sosial sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, terdeteksi terlibat dalam judi online.

Kementerian Sosial menghentikan penyaluran bansos kepada 1.500 warga Serang yang terindikasi judi online, termasuk belasan ASN. Akankah ada penindakan lebih lanjut?

PPATK melaporkan ada 603 ribu rekening penerima bantuan sosial yang terlibat dalam praktik judi online, dengan total perputaran dana mencapai Rp47,9 triliun.

Menurut PPATK sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 T.

Total dana yang mengendap di 10 juta rekening tersebut senilai Rp2,1 triliun.

Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

Dia menekankan pemerintah siap mencoret masyarakat yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk judi online dari daftar penerima manfaat.

Hasil temuan sementara oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui ada 571 ribu dari mereka terindikasi dan statusnya sudah diblokir.

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Perum Bulog Sumatera Utara berhasil menyalurkan Bantuan Pangan Bulog Sumut 95% untuk Februari-Maret 2026, menargetkan tuntas di daerah terpencil dan bersiap untuk penyaluran Juli.

PT Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan BBM Subsidi Nelayan SBD di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, serta menegaskan penyaluran sesuai peruntukan melalui surat rekomendasi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Cianjur memperketat razia pelajar bolos sekolah di berbagai titik. Sanksi tegas menanti siswa yang terjaring demi menekan angka ketidakhadiran dan memastikan disiplin pendidikan.

DK2UKM Majalengka fokus optimalisasi retribusi TKA untuk dongkrak PAD. Strategi kolaboratif dan target ambisius Rp5,6 Miliar disiapkan guna perkuat fiskal daerah.

Kementerian Kebudayaan mendesak Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera mengusulkan tradisi Tabuik ke UNESCO, menyoroti potensi warisan budaya takbenda ini.

Antusiasme tinggi mendorong Turnamen Sepak Bola Putri MLSC memperluas jangkauannya ke 15 wilayah di Indonesia, menandai peningkatan signifikan dalam pembinaan dan potensi ekonomi daerah.