Terindikasi Judi Online, Kemensos Blokir 300 Penerima Bansos di Kepri

Pemkab Lombok Tengah kembali mengaktifkan sejumlah Penerima Bansos Lombok Tengah yang sempat diblokir karena dugaan judi online setelah klarifikasi. Siapa saja yang kembali menerima bantuan?

Dinas Sosial DIY mengambil langkah tegas menghentikan sementara bantuan PKH untuk 7.001 penerima yang terindikasi terlibat judi online, berdasarkan data dari PPATK.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang mengimbau penerima Bansos Dinsos Kupang untuk hindari judi online. Mereka bahkan memberikan kesempatan kedua bagi yang terindikasi, namun dengan syarat verifikasi ulang data.

Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan **pencoretan bansos Kediri** terhadap 222 penerima PKH dan BPNT. Mayoritas dicoret karena terlibat judi online, sebuah fenomena yang memprihatinkan dan membuat pembaca penasaran.

Dinas Sosial Tulungagung secara tegas memblokir 49 rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi terlibat judi online, menghentikan seluruh bantuan sosial mereka.

Pendamping PKH gencar sosialisasi penggunaan Rekening Bansos Rejang Lebong setelah lebih dari 100 rekening diblokir PPATK karena terindikasi judi online, memicu pertanyaan tentang nasib bantuan bagi KPM.

Kementerian Sosial menghentikan penyaluran bansos kepada 1.500 warga Serang yang terindikasi judi online, termasuk belasan ASN. Akankah ada penindakan lebih lanjut?

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan warga Sumenep agar tidak menggunakan bantuan sosial untuk judi online, mengingat data PPATK menunjukkan adanya Penyalahgunaan Bansos oleh ribuan penerima di Jatim.

PPATK melaporkan ada 603 ribu rekening penerima bantuan sosial yang terlibat dalam praktik judi online, dengan total perputaran dana mencapai Rp47,9 triliun.

Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

Dia menekankan pemerintah siap mencoret masyarakat yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk judi online dari daftar penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut ratusan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Riau, menandai perluasan program strategis ini untuk menjangkau keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.

Program inovatif Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pendidikan, menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pendekatan langsung tanpa pendaftaran formal.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah Kabupaten Pamekasan serius melakukan Perbaikan Data Bansos PKH setelah temuan 45 persen penerima terindikasi salah sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah meninjau lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Sambas, Kalimantan Barat, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Simak detail kesiapan lahan dan dukungan daerah!

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan perluasan program Sekolah Rakyat gratis di Bali untuk memenuhi tingginya permintaan dan mengatasi kepadatan siswa, menargetkan 500 sekolah pada 2029.

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).