Kesejahteraan Sosial

Kota Surabaya menjadi percontohan Program Perlinsos Digital, sebuah inovasi yang menjanjikan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui integrasi data digital untuk keadilan sosial yang lebih baik.

UPTD Nilam Suri Batam telah menangani 43 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sepanjang Januari hingga April 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan PPKS Batam dan reintegrasi sosial mereka.

Sekretaris Kabinet dan Menteri Sosial membahas persiapan pembukaan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru, menargetkan puluhan ribu anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan layak dan berkualitas.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta data penerima dibenahi jelang uji coba Digitalisasi Bansos Bali, memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Sudinsos Jakarta Selatan menertibkan 24 PPKS di Jalan RS Fatmawati Raya, membawa mereka ke panti sosial untuk pembinaan dan peningkatan keterampilan guna masa depan yang lebih baik.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Bantuan Sosial Khofifah Kediri kepada ribuan penerima manfaat, menegaskan komitmen pemerintah dalam meringankan beban ekonomi dan memperkuat perlindungan sosial.

Pemerintah Kabupaten Simeulue mendesak percepatan **Pembangunan Sekolah Rakyat Simeulue** yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung Kementerian Sosial dalam upaya penguatan Standardisasi LKS melalui revitalisasi, pendataan, dan akreditasi demi kualitas layanan sosial yang optimal.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako menjadi instrumen vital dalam menjaga daya beli serta membantu masyarakat kurang mampu di tengah tantangan ekonomi.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby secara sederhana menyambut rombongan disabilitas saat Idul Fitri, menegaskan komitmennya untuk kebijakan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Simak selengkapnya di sini.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengawali momen Lebaran Idul Fitri 1447 H dengan mengunjungi lansia di panti sosial Samarinda, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kebahagiaan Hari Raya dirasakan semua lapisan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram telah sukses menyalurkan santunan Ramadhan senilai Rp3,9 miliar, menjangkau ribuan mustahik. Penyaluran ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat selama bulan suci. Simak detail penyalurannya di sini.

Pemerintah Kota Medan menyerahkan lebih dari Rp353 juta Zakat ASN Pemkot Medan kepada Baznas dan ribuan penerima manfaat. Langkah ini diharapkan meringankan beban masyarakat jelang Lebaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serius mematangkan penyusunan RKPD 2027 melalui diskusi publik, menekankan program berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat demi pembangunan yang berdampak nyata.

Anggota DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi Maazat, menginisiasi Revisi UU Penanganan Fakir Miskin untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dengan membedakan makna fakir dan miskin.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang mulai memetakan data calon pelajar Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027, menyasar anak-anak dari keluarga desil satu dan dua guna memastikan akses pendidikan yang merata.

Fenomena PMKS musiman di Mataram jelang Lebaran menjadi cerminan kondisi sosial-ekonomi yang kompleks. Artikel ini mengupas dilema belas kasihan dan urgensi solusi struktural untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menyiapkan program rehabilitasi panti jompo Papua melalui alokasi dana Otonomi Khusus, memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas.