program keluarga harapan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan serius melakukan Perbaikan Data Bansos PKH setelah temuan 45 persen penerima terindikasi salah sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sosial menekankan pentingnya akurasi data bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mendorong perbaikan sistem pendataan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta data penerima dibenahi jelang uji coba Digitalisasi Bansos Bali, memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 43.718 warga Kabupaten Lebak, Banten, menerima Bantuan PKH dari Kementerian Sosial yang disalurkan setiap tiga bulan sekali untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dinas Sosial Kotawaringin Timur mulai menjaring 270 calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat Kotim tahun ajaran 2026/2027, fokus pada keluarga miskin untuk akses pendidikan gratis berasrama.

Lebih dari seribu Warga Solok tolak bansos secara sukarela karena merasa sudah mandiri. Ini menjadi indikator keberhasilan program transparansi data bantuan sosial di Kabupaten Solok.

Kabar baik dari Batang! Sekitar seribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Batang sukses melakukan graduasi mandiri, menandakan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka.

Pemerintah Kabupaten Majalengka menyalurkan Bantuan Sembako PKH senilai Rp2,64 miliar kepada 3.701 KPM, meringankan beban masyarakat pasca-Lebaran dan menjaga ketahanan sosial.

Sebanyak 104.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Bengkulu telah menerima Bantuan PKH senilai Rp75,46 miliar hingga awal Maret 2026, sebuah upaya pemerintah dalam perlindungan sosial.

Penerima PKH, yang menjadi tanggung jawab Kemensos, diintegrasikan dengan program KDMP yang berada di bawah pengawasan Kemenkop.

Pemberian ini bukan sekadar bantuan, melainkan juga mengharuskan para penerima untuk bertanggung jawab dalam memelihara ayam tersebut hingga dapat bertelur.

Gedung Sekolah Rakyat Lebak seluas 8,8 hektare di Panggarangan akan beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027, siap menampung 200 siswa dari keluarga prasejahtera dan memutus mata rantai kemiskinan.

Kantor Pos Jayapura telah menyalurkan bantuan sosial sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I senilai Rp147,7 miliar kepada 159.382 KPM di Papua, menargetkan penyelesaian Penyaluran PKH Papua dengan cepat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak kepala desa, termasuk kreator konten, untuk aktif menyukseskan Pemutakhiran DTSEN demi memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan optimisme bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Mojokerto senilai Rp5,008 miliar akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026 mengungkapkan 834.286 warga Papua Tengah masuk kategori kesejahteraan rendah, menjadikannya prioritas utama intervensi pemerintah untuk program bantuan sosial.

Kementerian Sosial mencatat ada tiga juta penerima baru bansos PKH-Sembako yang masih menunggu proses administrasi untuk pencairan bantuan, dengan percepatan jelang Ramadhan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan digitalisasi bansos berhasil meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan, mengurangi kesalahan data di berbagai program bantuan sosial dan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak kepala daerah segera bertindak cepat dalam menyalurkan Program Bantuan Sosial Kemensos bagi korban bencana, dengan batas waktu pengumpulan data yang ketat.

Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai menerapkan pelabelan rumah penerima bansos sejak 1 Januari 2026, sebuah inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.