Kemensos Bakal Alihkan Penerima Bansos dari Rekening Dormant dan Terlibat Judol

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menekankan bahwa perbaikan data bantuan sosial merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.

Puan menilai kondisi ini mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang tidak maksimal, terutama dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan bansos dari APBN.

PPATK melaporkan ada 603 ribu rekening penerima bantuan sosial yang terlibat dalam praktik judi online, dengan total perputaran dana mencapai Rp47,9 triliun.

Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

Dia menekankan pemerintah siap mencoret masyarakat yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk judi online dari daftar penerima manfaat.

Hasil temuan sementara oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui ada 571 ribu dari mereka terindikasi dan statusnya sudah diblokir.

Pemerintah akan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penerima bansos yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).

Per 1 Juli 2025, Kemensos mencatat penyaluran bantuan sosial telah mencapai lebih dari Rp20 triliun kepada jutaan keluarga penerima manfaat.

PPATK menemukan 571.410 NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut ratusan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Riau, menandai perluasan program strategis ini untuk menjangkau keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.

Program inovatif Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pendidikan, menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pendekatan langsung tanpa pendaftaran formal.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah Kabupaten Pamekasan serius melakukan Perbaikan Data Bansos PKH setelah temuan 45 persen penerima terindikasi salah sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah meninjau lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Sambas, Kalimantan Barat, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Simak detail kesiapan lahan dan dukungan daerah!

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan perluasan program Sekolah Rakyat gratis di Bali untuk memenuhi tingginya permintaan dan mengatasi kepadatan siswa, menargetkan 500 sekolah pada 2029.

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.