Bansos Pemerintah Dicabut?

Data ini menjadi rapor merah bagi belasan ribu keluarga tersebut karena akan segera dibersihkan dari daftar penerima.

Sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 152 juta orang, telah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Iuran (PBI).

Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), demi memastikan penyaluran tep

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan digitalisasi bansos berhasil meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan, mengurangi kesalahan data di berbagai program bantuan sosial dan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Pemutakhiran ini untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta KPM.

DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia.

Ground checking menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data.

Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi melaksanakan uji petik dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi perangkat proses akselerasi penurunan kemiskinan di seluruh daerah.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Program inovatif Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pendidikan, menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pendekatan langsung tanpa pendaftaran formal.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan serius melakukan Perbaikan Data Bansos PKH setelah temuan 45 persen penerima terindikasi salah sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah meninjau lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Sambas, Kalimantan Barat, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Simak detail kesiapan lahan dan dukungan daerah!

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan perluasan program Sekolah Rakyat gratis di Bali untuk memenuhi tingginya permintaan dan mengatasi kepadatan siswa, menargetkan 500 sekolah pada 2029.

Kementerian Sosial gencar mendorong Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi ramah lansia melalui berbagai program terpadu, menyambut perayaan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!