Bansos Pemerintah Dicabut?

Data ini menjadi rapor merah bagi belasan ribu keluarga tersebut karena akan segera dibersihkan dari daftar penerima.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperkuat Data Kesejahteraan Sosial melalui bimbingan teknis, memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan melindungi hak masyarakat kurang mampu.

Sekitar 52 persen dari total populasi Indonesia, yang setara dengan 152 juta orang, telah terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Iuran (PBI).

Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), demi memastikan penyaluran tep

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan digitalisasi bansos berhasil meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan, mengurangi kesalahan data di berbagai program bantuan sosial dan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Pemutakhiran ini untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta KPM.

DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia.

Ground checking menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data.

Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi melaksanakan uji petik dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi perangkat proses akselerasi penurunan kemiskinan di seluruh daerah.

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial memastikan setiap tiga bulan akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos.

Pemkab Sigi merampungkan Verifikasi DTSEN Sigi demi akurasi data penerima bantuan sosial dan iuran BPJS Kesehatan. Ini penting untuk hindari kerugian daerah dan pastikan bantuan tepat sasaran.

Bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi merupakan salah satu skema bantuan yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana.

Untuk memeriksa penerima bantuan sosial online pada tahun 2026 melalui situs resmi, penting mengenali ciri-ciri tautan penipuan agar terhindar kejahatan siber.

Kegiatan ini menghadirkan bantuan nyata bagi masyarakat melalui pembagian 100.000 kupon belanja senilai Rp500.000 serta 300.000 porsi makanan gratis.

Kemensos dan RSDP Serang sukses menggelar operasi katarak gratis bagi 87 warga Kabupaten Serang, Banten. Program ini memulihkan penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran, melainkan penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk keluarga termiskin, fokus entaskan kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan berbagai tantangan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat kini berhasil diatasi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses belajar mengajar.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong program Sekolah Rakyat yang berkelanjutan bagi anak jalanan, menekankan pentingnya kehadiran negara dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan yang merata.

Kemensos menunjuk Kota Metro, Lampung, sebagai percontohan digitalisasi bansos. Ini meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan, didukung penuh Dewan Ekonomi Nasional.