Digitalisasi Bansos: Mensos Ungkap Akurasi Penerima Manfaat Meningkat Signifikan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa upaya digitalisasi bantuan sosial (bansos) telah menunjukkan hasil positif. Langkah ini secara signifikan mampu menurunkan persentase angka kesalahan sekaligus meningkatkan akurasi data penerima manfaat. Pernyataan ini disampaikan dalam agenda sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Gus Ipul menjelaskan bahwa peningkatan akurasi ini merujuk pada hasil uji coba yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Uji coba tersebut memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas sistem digital dalam pengelolaan data. Harapannya, sistem ini dapat diterapkan lebih luas untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Digitalisasi ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan permasalahan data ganda atau penerima yang tidak layak dapat diminimalisir. Ini adalah langkah maju dalam tata kelola bansos yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebelum implementasi sistem digitalisasi melalui DTSEN, tingkat kesalahan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) terbilang sangat tinggi. Gus Ipul mengungkapkan bahwa kesalahan data exclusion error, yaitu penerima manfaat yang tidak terdaftar, mencapai 77,7 persen untuk PKH dan 70 persen untuk BPNT. Angka ini menunjukkan adanya banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun terlewatkan dari daftar.

Setelah uji coba digitalisasi bansos yang melibatkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah serta kementerian dan lembaga terkait, terjadi penurunan signifikan. Tingkat exclusion error untuk PKH berhasil ditekan menjadi 28,2 persen. Sementara itu, untuk program BPNT, kesalahan serupa turun menjadi 17,6 persen. Penurunan ini menunjukkan potensi besar digitalisasi dalam memperbaiki cakupan penerima manfaat.

Perbaikan ini merupakan langkah awal yang menjanjikan dalam upaya pemerintah untuk menyalurkan bansos secara lebih merata dan adil. Meskipun angkanya masih dianggap tinggi, penurunan drastis ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis teknologi mampu mengatasi sebagian besar permasalahan data. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem ini agar lebih efektif.

Tidak hanya exclusion error, digitalisasi juga berdampak positif pada penurunan inclusion error, yaitu kesalahan data pada penerima manfaat yang terdaftar namun sebenarnya tidak layak. Untuk PKH, inclusion error berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyaringan data penerima.

Pada program BPNT, inclusion error juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen. Data ini mengindikasikan bahwa sistem digitalisasi bansos mampu mengidentifikasi dan mengeluarkan penerima yang tidak memenuhi kriteria. Hal ini penting untuk menjaga integritas program bantuan sosial.

Meskipun telah terjadi perbaikan, Gus Ipul berharap agar kesalahan data dapat ditekan lebih lanjut, idealnya hingga di bawah sepuluh persen atau bahkan lima persen. Target ambisius ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai akurasi data yang optimal. Upaya berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mensos Gus Ipul mengakui bahwa mencapai akurasi data 100 persen adalah hal yang tidak mungkin, mengingat dinamika sosial masyarakat yang sangat tinggi. Faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, perpindahan warga, serta naik turunnya kemampuan ekonomi suatu keluarga, selalu mempengaruhi data penerima manfaat. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi sangat penting.

Melalui pembaruan DTSEN yang akan dilaksanakan secara terus-menerus setiap harinya, dibarengi dengan laporan triwulanan dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik di tingkat daerah hingga nasional, diharapkan akurasi data penerima bansos akan terus meningkat. Kolaborasi data dari berbagai sumber ini menjadi kunci keberhasilan. Ini memastikan data selalu relevan dengan kondisi lapangan.

Uji coba digitalisasi bansos ini tidak berhenti di Banyuwangi. Gus Ipul memastikan bahwa uji coba serupa akan terus dilaksanakan sepanjang tahun 2026, dengan target mencakup 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada pertengahan tahun, diharapkan hasil evaluasi dari uji coba ini dapat terangkum dengan baik dan menjadi rujukan untuk penerapan digitalisasi bansos secara lebih luas di berbagai daerah. Semua demi memastikan masyarakat yang memang layak mendapatkan bansos, atau yang berada di dalam desil bawah DTSEN, dapat terjangkau dan merasakan manfaatnya.

Sumber: AntaraNews