Akurasi Data

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta instruksikan OPD sajikan data akurat untuk LPPD Bangli 2025. Tujuannya, raih peringkat tertinggi EPPD 2024 dan penuhi kewajiban konstitusional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin sinergi data pendidikan untuk meningkatkan akurasi dan validitas informasi, menjadi fondasi kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan digitalisasi bansos berhasil meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan, mengurangi kesalahan data di berbagai program bantuan sosial dan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

Kementerian Sosial fokus pada peningkatan data bansos, akurasi penyaluran bantuan sosial, dan perluasan partisipasi publik tahun ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Pemkab Tapin mendalami tata teknis Laporan Kinerja 2025 bersama Kemendagri untuk memastikan akurasi data dan ketepatan waktu, kunci evaluasi pembangunan daerah.

Ombudsman Kepri menyoroti berbagai masalah dan memberikan saran perbaikan signifikan untuk program Sekolah Rakyat Tanjungpinang, mulai dari masalah siswa hingga gaji guru, demi memastikan layanan pendidikan berkualitas.

Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokus piloting digitalisasi bansos 2026 di Sulawesi Barat, menjadikannya percontohan nasional untuk penyaluran yang lebih akurat dan transparan.

Bawaslu Gorontalo Utara telah merampungkan proses validasi hasil uji petik data pemilih berkelanjutan Triwulan IV 2025, memastikan akurasi dan integritas data sebelum diserahkan ke KPU.

Bawaslu Pasaman Barat mendesak masyarakat untuk aktif memperbarui dokumen keluarga, termasuk pelaporan kematian, demi menjaga akurasi data pemilih dan mencegah masalah di Pemilu 2029.

Kementerian ESDM dan BPS teken MoU finalisasi Data Penerima Subsidi Energi, menjanjikan akurasi data untuk kebijakan satu data nasional. Apa implikasinya bagi masyarakat?