Data Terbaru BPS: 11 Ribu Penerima Bansos Dicoret, Ini Alasannya

Data ini menjadi rapor merah bagi belasan ribu keluarga tersebut karena akan segera dibersihkan dari daftar penerima.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyerahkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Registrasi Sosial Ekonomi (DT-Sen) versi kedua tahun 2026 kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tepat sasaran dan meminimalisir kebocoran anggaran negara.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pemutakhiran data ini menjadi landasan utama distribusi bantuan bagi masyarakat. Koordinasi intensif dilakukan bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) guna menyelaraskan angka-angka terbaru telah diverifikasi di lapangan agar tidak ada lagi tumpang tindih data.

"Artinya DT-Sen versi kedua 2026 ini adalah DT-Sen yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bansos di triwulan kedua 2026," kata Amalia di gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (13/4).

Jumlah Penerima

Dalam pemutakhiran ini, menurut Amalia, tercatat kenaikan jumlah data keluarga dan individu dibandingkan triwulan sebelumnya. BPS mencatat jumlah record keluarga kini mencapai 95,3 juta, meningkat dari sebelumnya 95,0 juta.

Pergerakan angka ini dipengaruhi dinamika kependudukan sangat cepat di berbagai daerah. Secara individu, jumlah record juga mengalami pergeseran dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta individu.

Amalia menjelaskan, perubahan ini merupakan hasil penyisiran data kematian, kelahiran baru, hingga reaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga yang dilakukan secara sistematis.

"Ini kami mutakhirkan ada yang meninggal sekitar 314 ribu berdasarkan SIAK, dan waktu kami ground check juga kami menemukan ada yang meninggal 356 ribu. Tetapi juga ada yang lahir baru, ada yang melakukan reaktivasi NIK dan kartu keluarga, sehingga net-nya tadi yang sudah saya sampaikan," ujar Amalia.



Jumlah Penerima Bansos Dicoret

Salah satu temuan krusial dalam pemutakhiran DT-Sen versi kedua ini adalah adanya inclusion error atau penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak.

BPS menemukan sekitar 11.014 kasus kesalahan inklusi, atau setara dengan 0,06% dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan pertama.

Data ini menjadi rapor merah bagi belasan ribu keluarga tersebut karena akan segera dibersihkan dari daftar penerima. BPS menegaskan bahwa mereka yang masuk dalam kategori ini adalah masyarakat yang secara status ekonomi tidak seharusnya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

"Yang jelas DT-Sen semakin rapi, semakin solid karena kami bisa sudah nanti membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos namun kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," ujar dia.

Selain pembersihan data, BPS juga berhasil memetakan tingkat kesejahteraan (desil) bagi 27.176 keluarga yang sebelumnya belum teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.665 keluarga dipastikan berada di desil satu hingga empat, yang merupakan target utama penerima bantuan sosial.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, BPS berkomitmen untuk terus memperbarui DT-Sen secara berkala setiap triwulan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan basis data kemiskinan yang lebih akurat, sehingga setiap rupiah bantuan pemerintah benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan.