LIVE

Mengacu DTSEN, Gus Ipul Sebut Telah Banyak Mengalihkan Bansos ke yang Lebih Berhak

Kementerian Sosial telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.

berita kemensos
Gus Ipul dalam Acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon
Gus Ipul dalam Acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon (@ 2025 merdeka.com)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan penyaluran bansos saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran. Hasilnya, saat ini telah banyak penerima bansos yang tidak lagi lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat. Mereka langsung digantikan penerima baru yang lebih layak dan berhak.

"Jadi akan ada penerima-penerima baru setiap tiga bulan. Ada yang check-out. Ada yang check-in," kata Gus Ipul dalam Acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Untuk memastikan akurasi karena bersifat dinamis, data secara berkala tiap 3 bulan juga akan terus dimutakhirkan salah satunya melalui mekanisme groundchecking oleh Kemensos dan pemerintah daerah lalu divalidasi BPS. Semua ini, kata Gus Ipul, dalam rangka memastikan bantuan tepat sasaran sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Strategi Bapak Presiden adalah menjadikan data-data yang ada di setiap kementerian itu diverifikasi ulang oleh BPS. Kalau dulu kementerian sosial punya DTKS, Bappenas punya Regsosek, banyak data (tersebar) di kementerian dan lembaga," urai Gus Ipul.

Ia menegaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4/2025 tentang DTSEN, semua kementerian dilarang mengelola data sendiri. Data dikonsolidasikan di BPS lalu divalidasi menjadi data tunggal.

Kebijakan ini, lanjutnya, mengakhiri praktik lama Kementerian Sosial yang mengolah sekaligus menyalurkan bansos berdasarkan data internal.

Gus Ipul dalam Acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon
Gus Ipul dalam Acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon @ 2025 merdeka.com

"Kalau dulu, orang kadang-kadang enggak percaya sama datanya Kementerian Sosial, diurus-urus sendiri, setelah itu diintervensi sendiri, habis itu tepuk tangan sendiri," katanya.

Kini, Kementerian Sosial hanya terlibat dalam pemutakhiran data bersama pemerintah daerah, sementara verifikasi, validasi, dan penetapan desil penerima bansos dilakukan oleh BPS.

"Boleh kita memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS. Kita tugasnya hanya menyalurkan saja. Sambil nanti pendamping dan instrumen lain ikut pemutakhiran bersama Bupati, Dinsos setempat, beserta dengan BPS setempat," jelas Gus Ipul.

Jalur partisipasi publik juga dibuka melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dan pendamping sosial dapat mengajukan atau menolak calon penerima atau melakukan usul sanggah dengan bukti yang memadai.

"Boleh (mengajukan usul-sanggah bansos). Bukan tidak boleh. Nanti tetap akan diverifikasi oleh BPS. Nah, BPS akan mengeluarkan hasil validasi itu setiap tiga bulan sekali menjelang penyaluran bansos," jelasnya.

Penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan (Januari–Maret, April–Juni, dan Juli–September) dengan daftar penerima bansos yang terus diperbarui setiap periode.

Menurutnya, selama penyaluran bansos triwulan II, Kementerian Sosial telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Wamendagri Ribka Buka Pasar Murah dan Pameran UMKM di Papua

{{caption}}
Kakek 75 Tahun Ngamuk Bawa Golok, Bacok Dua Tetangga

{{caption}}
Wamendagri Wiyagus: Kesehatan Fondasi Keberhasilan Pembangunan Daerah

{{caption}}
Air Mata Rano Karno di Ulang Tahun Jakarta

{{caption}}
Penyebab Bus Transjakarta Kecelakaan di Cikoko

{{caption}}
Demo Dukung MBG Digelar di Patung Kuda Siang Ini

Topik Terkait
{{caption}}
Cegah Bansos Salah Sasaran, Pemerintah Perkuat Digitalisasi Data

Digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan.

kemensos
{{caption}}
Mensos Saifullah Yusuf: Pemutakhiran DTSEN Akurat Dimulai dari Desa untuk Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Pemutakhiran DTSEN harus dimulai dari desa dan kelurahan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial, demi penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

Pemutakhiran DTSEN
{{caption}}
Mensos Gus Ipul: Pemutakhiran DTSEN Kunci Akurasi Bansos dan Program Pemberdayaan

Mensos Gus Ipul menegaskan kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.

DTSEN
{{caption}}
Kemensos Prioritaskan Akurasi Bansos di Era Prabowo: Pembenahan Data dan Partisipasi Publik

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

kemensos
{{caption}}
VIDEO: Ganti Data Pakai BPS, Presiden Prabowo Coret 1,9 Juta Keluarga Penerima Bansos

Mensos melaporkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan Kementerian Sosial

Berita Update
{{caption}}
Mensos Gus Ipul: Penyaluran Bansos Berubah, Kini Dilakukan Tiap 3 Bulan

Perubahan ini akan terus dievaluasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bansos tepat sasaran.

Mensos Gus Ipul
{{caption}}
Ajak Kolaborasi Daerah, Mensos Optimis DTSEN Akselerasi Penurunan Kemiskinan

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menjadi perangkat proses akselerasi penurunan kemiskinan di seluruh daerah.

Berita Update
{{caption}}
DTSEN Masuk Tahap Finalisasi, Mensos Siapkan Mitigasi Pemutakhiran Data Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, mitigasi pun bakal disiapkan terkait pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).

Mensos Saifullah Yusuf
{{caption}}
Gus Ipul Dorong Sekolah Rakyat Masuk Prioritas Papua Barat

Mensos menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin & anak terlantar

berita kemensos
{{caption}}
Ada Sekolah Rakyat di Haluan Merah Putih LKBN Antara

Sebanyak 9 Siswa Sekolah Rakyat dari SRMP 10 Bogor bersama para guru juga menyaksikan dan mencoba duduk di instalasi pameran tersebut.

advertorial
{{caption}}
Mensos dan Kepala BPS Pastikan Pemutakhiran Data Bansos Tambahan Tepat Sasaran

Pemutakhiran ini untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta KPM.

advertorial
{{caption}}
Kemensos Gelar Pelatihan Care Economy untuk Tingkatkan Kualitas Perawatan Lansia dan Penyandang Disabilitas

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping dalam memberikan perawatan sosial yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi lanjut usia dan disabilitas

advertorial
{{caption}}
Usai Jumatan, Gus Ipul Ajak Jamaah Doakan Presiden Prabowo

Gus Ipul berharap dengan bersama-sama mendoakan Presiden, menjadi bagian agar Indonesia semakin makmur dengan hadirnya Presiden bersama masyarakat.

advertorial
{{caption}}
Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair

Bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial.

advertorial
{{caption}}
Mensos Saifullah Yusuf Sambut Calon Siswa Sekolah Rakyat di Pekanbaru

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut ratusan orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat di Pekanbaru, Riau, menandai perluasan program strategis ini untuk menjangkau keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.

anak tidak mampu
{{caption}}
Sekolah Rakyat: Terobosan Pemerintah dalam Memutus Rantai Kemiskinan Pendidikan

Program inovatif Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pendidikan, menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera melalui pendekatan langsung tanpa pendaftaran formal.

anak bangsa
{{caption}}
Mensos Gus Ipul Usul Tambah Anggaran Rp22,49 Triliun Agar Bansos dan Sekolah Rakyat Optimal

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

bansos
{{caption}}
Pemkab Pamekasan Genjot Perbaikan Data Bansos PKH, Pastikan Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Pamekasan serius melakukan Perbaikan Data Bansos PKH setelah temuan 45 persen penerima terindikasi salah sasaran, demi kesejahteraan masyarakat.

bansos pkh
{{caption}}
Pemerintah Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Sambas, Akses Pendidikan Merata di Kalimantan Barat

Pemerintah meninjau lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Sambas, Kalimantan Barat, sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Simak detail kesiapan lahan dan dukungan daerah!

akses pendidikan
{{caption}}
Prabowo Perintahkan Perluasan Program Sekolah Rakyat Gratis di Bali, Atasi Kepadatan Siswa

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan perluasan program Sekolah Rakyat gratis di Bali untuk memenuhi tingginya permintaan dan mengatasi kepadatan siswa, menargetkan 500 sekolah pada 2029.

bali