Gus Ipul Dorong Sekolah Rakyat Masuk Prioritas Papua Barat

Sekretaris Kabinet dan Menteri Sosial bertemu membahas progres program Sekolah Rakyat yang berprestasi dan sinkronisasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di OKU Timur berjalan lancar. Program pendidikan gratis ini memanfaatkan lahan seluas 9,6 hektare dan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan terpadu.

Rencana kerja sama dengan kampus dalam negeri dan sekolah kedinasan itu dibahas saat pertemuan Seskab Teddy dan Mensos Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi model terpadu pengentasan kemiskinan dengan pendidikan sebagai pintu utama dan pemberdayaan keluarga, menargetkan jutaan penduduk miskin di Indonesia.

Ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Mensos Gus Ipul mengajak pemerintah daerah membantu memutakhirkan data secara berkala agar program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan program Sekolah Rakyat bukan hanya fokus pendidikan, tetapi juga strategi ampuh mengentaskan kemiskinan ekstrem dan ketergantungan bansos. Program ini menjanjikan kemandirian ekonomi keluarga.

Menteri Sosial meminta DPRD Sumatera Utara untuk mengawasi ketat pelaksanaan program Sekolah Rakyat di provinsi tersebut, yang bertujuan sebagai model pengentasan kemiskinan terintegrasi.

Menteri Sosial ajak jajaran Dinas Sosial DIY-Jateng sukseskan Program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini krusial untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Simak detailnya!

Tiga mandat prioritas tersebut yakni, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial.

Saat ini 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai titik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025.

Rapat yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai perwakilan Kementerian dan Lembaga serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Mensos Gus Ipul menegaskan kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.

Tito menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta serta bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta.

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

Seluruh penerima bantuan iuran ditandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian diverifikasi dan validasi ulang sesuai dengan alokasi.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan duka cita atas tewasnya siswa SD di Ngada dan menegaskan penguatan data serta pendampingan keluarga rentan.

Kemensos dan RSDP Serang sukses menggelar operasi katarak gratis bagi 87 warga Kabupaten Serang, Banten. Program ini memulihkan penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran, melainkan penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk keluarga termiskin, fokus entaskan kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan berbagai tantangan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat kini berhasil diatasi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses belajar mengajar.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong program Sekolah Rakyat yang berkelanjutan bagi anak jalanan, menekankan pentingnya kehadiran negara dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan yang merata.

Kemensos menunjuk Kota Metro, Lampung, sebagai percontohan digitalisasi bansos. Ini meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan, didukung penuh Dewan Ekonomi Nasional.