Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

Mensos menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin & anak terlantar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong wali asrama Sekolah Rakyat di Jawa Timur untuk berikrar bekerja sepenuh hati, menegaskan peran vital pendidikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menjaga harapan anak-anak rentan.

Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menjadi model terpadu pengentasan kemiskinan dengan pendidikan sebagai pintu utama dan pemberdayaan keluarga, menargetkan jutaan penduduk miskin di Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan Sekolah Rakyat Probolinggo yang dinilai berjalan efektif dan menjadi model pendidikan gratis berkualitas untuk anak-anak prasejahtera.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti kemajuan signifikan program Sekolah Rakyat di Indonesia, yang berhasil mengatasi berbagai kendala berkat dukungan banyak pihak.

Menteri Sosial meminta DPRD Sumatera Utara untuk mengawasi ketat pelaksanaan program Sekolah Rakyat di provinsi tersebut, yang bertujuan sebagai model pengentasan kemiskinan terintegrasi.

Menteri Sosial ajak jajaran Dinas Sosial DIY-Jateng sukseskan Program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini krusial untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Simak detailnya!

Tiga mandat prioritas tersebut yakni, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial.

Sebanyak 421 orang dari berbagai unsur pilar sosial hadir dalam kegiatan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga memaparkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat akan dibuka di dua titik, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Solok.

Kementerian Sosial mendorong dua pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni melalui Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Wiyagus menekankan bahwa pendataan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mengakui & melindungi seluruh warganya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong keluarga miskin ekstrem untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat, program yang menyediakan pendidikan berkualitas dan fasilitas lengkap.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta untuk Sekolah Rakyat rintisan, menargetkan operasional mulai Mei 2026 demi perluasan akses pendidikan bagi keluarga membutuhkan.

Pemerintah Kota Makassar berupaya mempercepat digitalisasi bansos untuk memastikan data penerima akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran, usai koordinasi dengan Menteri Sosial.

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, menargetkan perluasan jangkauan program Sekolah Rakyat hingga mencapai 100 ribu siswa pada tahun 2027, memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Baznas RI dan Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk optimalkan ZIS, memastikan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran demi kesejahteraan umat.

Mensos menjelaskan kebijakan ini bertujuan menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan efisien.

Sekolah Rakyat Blora kini bertransformasi menjadi sekolah berbasis digital. Siswa dibekali laptop canggih untuk menunjang proses pembelajaran modern, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan menghadapi masa depan.

Pemerintah Kabupaten OKU Timur membuka pendaftaran calon siswa Sekolah Rakyat, program strategis nasional untuk pemerataan akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu dan anak putus sekolah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara serius mendukung pengembangan budidaya porang di wilayahnya. Upaya pengembangan budidaya porang Lombok Utara ini diharapkan dapat secara signifikan mendongkrak ekonomi lokal dan mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Bupati Morowali Utara, Delis J Hehi, berkoordinasi dengan Kemensos di Jakarta untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya melalui kolaborasi dan program terintegrasi.