Trivia Unik: Mensos Ajak Dinsos DIY-Jateng Sukseskan Sekolah Rakyat, Demi Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2026!

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf secara langsung mengajak jajaran Dinas Sosial (Dinsos) serta Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk berpartisipasi aktif. Ajakan ini bertujuan menyukseskan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pernyataan penting tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial dalam sebuah acara Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Acara ini diselenggarakan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, Yogyakarta, pada hari Selasa, 9 September. Konsolidasi ini menjadi forum strategis untuk menyatukan visi dan misi seluruh pihak terkait dalam mewujudkan program pendidikan yang inklusif.

Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk mencapai target ambisius. Presiden Prabowo Subianto menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan penurunan angka kemiskinan di bawah lima persen pada tahun 2029. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Sinergi Lintas Sektor untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat tidak dapat diemban sendirian oleh Kementerian Sosial. Program ini membutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang solid dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait. "Yang ingin kita lakukan satu koordinasi, agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini terus makin solid, makin baik. Seluruh tantangannya bisa dicarikan solusi," ujar Menteri Sosial.

Kesolidan kerja sama lintas sektor ini telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa bulan terakhir. Sebanyak 100 Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama telah berhasil beroperasi di sejumlah daerah. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.

Menteri Sosial juga mengungkapkan kepuasannya terhadap pelaksanaan program ini sejauh ini. "Alhamdulillah, secara umum di 100 titik yang sudah beroperasi, pelaksanaannya baik sekali," katanya. Evaluasi berkelanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas dan efektivitas program di masa mendatang.

Mandat Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Target ambisius pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ditopang oleh tiga mandat prioritas utama. Mandat-mandat ini dirancang untuk bekerja secara sinergis demi mencapai tujuan nasional. Ketiga mandat tersebut meliputi:

• Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN): Ini adalah acuan utama bagi seluruh program bantuan dan pemberdayaan, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
• Program Sekolah Rakyat: Inisiatif ini bertujuan memberikan akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1-2).
• Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran: Memastikan bantuan pemerintah sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, berdasarkan data yang akurat.

Menteri Sosial menjelaskan pentingnya DTSEN sebagai fondasi. "Kementerian Sosial tidak lagi mengolah data dan daerah juga tidak boleh punya data sendiri-sendiri. Tidak boleh lagi bupati dan gubernur punya data sendiri," tegasnya. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih data dan memastikan efisiensi penyaluran bantuan.

Sekolah Rakyat: Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Program ini memadukan beragam inisiatif prioritas lainnya untuk memberikan dukungan komprehensif bagi keluarga miskin. Integrasi program ini mencakup Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, hingga program 3 juta rumah.

Hingga saat ini, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah, memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kementerian Sosial, sebagai pelaksana teknis, memiliki target yang jelas untuk tahun ajaran 2025/2026. Mereka menargetkan total 165 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA/sederajat akan beroperasi.

Dengan target tersebut, diharapkan kapasitas siswa yang dapat ditampung mencapai 15.895 orang. Dukungan juga akan diberikan melalui 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik yang berkualitas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sumber: AntaraNews