Kemiskinan Ekstrem

Menko Muhaimin Iskandar meminta masyarakat bersabar terkait strategi pengentasan kemiskinan yang sedang berjalan, dengan fokus utama pada kelompok miskin ekstrem dan miskin.

Dana Desa (DD) sebesar Rp34,9 miliar siap digelontorkan untuk 114 desa di Kabupaten Gunung Mas pada tahun anggaran 2026. Simak rincian alokasi dan prioritas Dana Desa Gunung Mas demi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Batang gencar memperkuat Jaring Pengaman Sosial melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan, fokus mencegah kemiskinan ekstrem serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sukses bedah seratusan rumah keluarga miskin ekstrem, wujudkan komitmen pengentasan kemiskinan melalui program Bedah Rumah Gowa.

Pemerintah Kota Bengkulu menerima alokasi 300 unit Program BSPS dari pusat untuk penanganan RTLH. Tahap awal 174 unit lolos verifikasi, memulai upaya pengentasan rumah tidak layak huni di Bengkulu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti keberhasilan Jawa Timur dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, menunjukkan ketangguhan daerah.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan kekesalannya terhadap progres Proyek Sekolah Rakyat Nganjuk yang jauh tertinggal, memicu dugaan ketidakberesan dan ancaman evaluasi menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Tapin serius tangani kemiskinan ekstrem melalui Program Bedah Rumah Tapin, menargetkan ribuan rumah layak huni bagi warganya. Simak detailnya!

Ketua MUI NTB, TGH. Badrun, menyoroti maraknya judi sabung ayam dan narkoba di wilayahnya, mengajak pemerintah daerah bersinergi mengatasi permasalahan keumatan ini.

Perum Bulog OKU menyiapkan 2.290 ton beras dan ratusan ribu liter minyak goreng sebagai Bantuan Pangan Bulog OKU untuk ratusan ribu warga di OKU Timur dan OKU Selatan. Simak detail penyalurannya!

Pemerintah Kabupaten Natuna mengalokasikan APBD 2026 untuk Bantuan Sosial Natuna sebesar Rp200 ribu per bulan bagi 665 KPM guna menekan angka kemiskinan ekstrem. Simak detail programnya!

Angka kemiskinan ekstrem di Rejang Lebong terus menurun, mencapai 0,55 persen pada 2024. Keberhasilan ini hasil kerja keras lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara serius mengoptimalkan strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan guna mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, menghadirkan model kolaborat

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyoroti urgensi sinergi pemerintah dan filantropi dalam Kolaborasi Indonesia Berdaya. Gerakan ini bertujuan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menginstruksikan penggunaan Dana Desa 2026 guna memperkuat program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memastikan alokasi tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis DTSEN, memastikan program pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN RI menargetkan lima Program Prioritas berjalan optimal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, demi menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk Prabowo Berantas Kemiskinan Ekstrem dan menekan angka kemiskinan dalam empat tahun sisa masa jabatannya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Misi Prabowo Berantas Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas utama pemerintahannya, bertekad menuntaskannya dalam empat tahun ke depan.

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.