Mensos Gus Ipul

Kemensos memberi apresiasi jurnalis di Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026. Gus Ipul bicara peran media. Daftar pemenang diumumkan.

Pemerintah akan menerapkan Bansos Digital mulai 2027. Masyarakat bebas mendaftar, tetapi penerima bantuan ditentukan berdasarkan hasil uji kelayakan dari verifikasi data.

Tindak lanjuti arahan Presiden Prabowo, Mensos Gus Ipul siapkan 3 fokus digitalisasi bansos agar penyaluran tepat sasaran.

Gus Ipul berharap untuk tahun kedua pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak ada lagi guru, wali asuh, dan wali asrama yang mengundurkan.

Mensos Saifullah Yusuf mengaku sedang melakukan pendalaman terhadap 1.900 pegawai teridikasi judol tersebut. Gus Ipul menegaskan data dimiliki Kemensos sangat jelas.

Mensos Gus Ipul mengingatkan pelaksanaan MPLS harus berlangsung aman, nyaman, edukatif, dan bebas perpeloncoan agar siswa baru dapat beradaptasi dengan baik.

Mensos Gus Ipul menegaskan empati dan integritas menjadi bekal utama bagi Kepala Sekolah Rakyat untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif.

Video kisah inspiratif siswa Sekolah Rakyat ditayangkan pada peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Bogor, menyoroti harapan dan semangat meraih masa depan.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak untuk 45.000 anak-anak.

Gus Ipul memastikan dalam audiensi dengan KPK akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

Sekolah ini dapat dimanfaatkan langsung oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027.

Dalam kesempatan itu, Al dengan berani menyampaikan langsung bahwa dirinya belum pernah mengenyam pendidikan.

Menurut Mensos Gus Ipul, terhambatnya pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung dan Wonosobo dikarenakan adanya penolakan penggunaan lahan dari warga setempat.

Mensos Gus Ipul menegaskan kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.

Mensos menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin & anak terlantar

Tito menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta serta bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta.

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

Seluruh penerima bantuan iuran ditandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian diverifikasi dan validasi ulang sesuai dengan alokasi.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat rapat bersama dengan DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2).