DPR Dorong Sekolah Rakyat Berkelanjutan untuk Anak Jalanan, Hadirkan Negara Nyata

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya terobosan pemerintah dalam menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat dari kalangan anak jalanan. Ia menekankan bahwa upaya ini tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus berkelanjutan. Atalia mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang secara proaktif menjaring anak-anak dari wilayah jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta Pusat.

Menurut Atalia, langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan merupakan bentuk kehadiran negara yang nyata dan progresif dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Namun, ia mengingatkan bahwa proses ini harus berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan, bukan hanya berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal. Keberlanjutan program ini menjadi kunci utama untuk memastikan anak-anak tersebut dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik.

Data menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi tantangan serius, dengan ratusan ribu anak usia sekolah terkonsentrasi di perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan. Anak jalanan adalah kelompok yang paling rentan menghadapi hambatan multidimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan perlindungan. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat menjadi sangat krusial untuk mengatasi permasalahan ini.

Pentingnya Pendekatan Proaktif dan Integrasi Data

Pendekatan proaktif melalui penjangkauan langsung ke lapangan, seperti yang dilakukan Kemensos, dinilai sebagai terobosan penting yang melengkapi mekanisme berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Atalia Praratya menekankan bahwa kombinasi antara DTSEN dan verifikasi lapangan sudah tepat, namun memerlukan standar operasional yang jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi bias atau eksklusi data yang dapat merugikan anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan.

Validasi data harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, RT/RW, serta pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak-anak di lapangan. Keterlibatan mereka memastikan bahwa identifikasi calon peserta didik dilakukan secara akurat dan komprehensif. Integrasi data yang kuat akan menjadi fondasi bagi program Sekolah Rakyat yang efektif dan tepat sasaran.

Sebanyak 77 anak teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal. Angka ini menunjukkan urgensi program dan perlunya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah anak yang terjaring, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang.

Rekomendasi Kunci untuk Keberlanjutan Program

Atalia Praratya memberikan beberapa rekomendasi kritis untuk menjamin keberlanjutan program Sekolah Rakyat. Pertama, pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci, karena banyak anak jalanan bekerja akibat tekanan ekonomi keluarga. Intervensi tidak cukup hanya pada anak, tetapi juga harus menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan.

Kedua, jaminan keberlanjutan pendidikan dan adaptasi sosial sangat penting. Masuk ke Sekolah Rakyat hanyalah awal dari perjalanan panjang. Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum yang adaptif agar tidak mengalami dropout kembali. Ini memastikan mereka dapat mengikuti proses belajar dengan baik dan mencapai potensi maksimal.

Ketiga, kolaborasi lintas sektor harus diperluas. Penanganan anak jalanan tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Sinergi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil yang berpengalaman dalam pemberdayaan anak sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem dukungan yang komprehensif bagi anak-anak tersebut.

Sumber: AntaraNews