Kemendikbudristek

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi dan Menteri Kemendikbudristek Brian Yuliarto bersinergi mendorong penguatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, menegaskan pentingnya perguruan tinggi sebagai pusat peradaban yang aman dan berintegritas.

Program Gerakan Kembali Bersekolah berhasil mengembalikan 550 Anak Putus Sekolah Sulbar ke bangku pendidikan, menunjukkan komitmen Pemprov dalam mengatasi masalah pendidikan dan menarik perhatian publik.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI aktif mendorong pelaksanaan UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) di Sulawesi Tenggara, berupaya meningkatkan kemahiran berbahasa siswa dan mutu pendidikan nasional.

Kasus kekerasan di daycare Yogyakarta menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Indonesia. Komisi VIII DPR mendesak pembenahan sistemik dan penegakan hukum tegas demi masa depan bangsa.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong program Sekolah Rakyat yang berkelanjutan bagi anak jalanan, menekankan pentingnya kehadiran negara dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan yang merata.

Abdul Mu'ti menekankan Hak Pendidikan ABK harus tanpa diskriminasi. Pemerintah berkomitmen memperkuat layanan pendidikan inklusif, SLB, dan berbasis masyarakat demi masa depan ABK.

Aliansi Perguruan Tinggi Berbasis Badan Penyelenggara (Aperti) mendesak pemerintah meninjau ulang Permendiktisaintek 3/2026. Kuota PTN yang tak terkendali dinilai memicu persaingan tidak sehat bagi PTS. Simak selengkapnya.

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan narasi sejarah dan implementasi hukum adat Tumbang Anoi, yang merupakan tonggak perdamaian Suku Dayak, demi pelestarian budaya nasional dan penegakan nilai-nilai luhur.

Indonesia membuka pintu lebar bagi Kolaborasi Riset Indonesia Qatar di sektor pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, guna memperkuat SDM unggul dan jaringan global. Simak detailnya!

Anggota DPRD Jabar George Edwin Sugiharto menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas pemerintahan dalam Pelestarian Keraton Cirebon, menegaskan posisinya sebagai fondasi identitas bangsa yang tak ternilai.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memprioritaskan revitalisasi sekolah 3T, menyoroti kesenjangan pendidikan yang memprihatinkan di wilayah tersebut.

Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SMA Kemendikbudristek mengakui menerima uang Rp701 juta terkait kasus dugaan korupsi Chromebook, membuka tabir baru dalam skandal yang merugikan negara triliunan rupiah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menargetkan 16.141 unit pendidikan dalam program Revitalisasi Sekolah Nasional untuk meningkatkan akses fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, mulai tahun 2025.

Kasus kekerasan terhadap guru semakin marak, memunculkan pertanyaan krusial tentang efektivitas perlindungan guru yang ada. Artikel ini mengupas tuntas tantangan dan solusi untuk memastikan perlindungan guru yang komprehensif bagi para pendidik di Indones

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) mendorong para lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk berani menaklukkan industri global dengan bekal pengalaman internasional yang berharga.

Kantor Wilayah DJKN Kalselteng mencatat nilai BMN Kalsel mencapai Rp66 triliun hingga akhir 2025, menjadi fondasi krusial bagi layanan publik dan pembangunan di Kalimantan Selatan.

Ingin berkontribusi memperkaya bahasa Indonesia? Kemendikbudristek membuka pintu bagi publik untuk aktif menyampaikan usulan kosakata KBBI daring, termasuk perbaikan makna kata, melalui platform digital.

Pengacara terdakwa Nadiem Anwar Makarim akan melaporkan tiga saksi kasus dugaan korupsi Chromebook ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Dirjen Kemendikbudristek mengungkapkan peran vital Jurist Tan, eks staf khusus Nadiem Makarim, yang disebut sebagai 'The Real Menteri' dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang merugikan negara triliunan rupiah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong mengusulkan bantuan Rehabilitasi Sekolah Rejang Lebong untuk 142 SD ke pemerintah pusat, bertujuan meningkatkan fasilitas belajar dan sanitasi. Simak detail penting terkait program ini.