Bocah SD di NTT Gantung Diri, Ini Respons Mensos

Gubernur NTT mengakui bahwa sistem yang ada saat ini dianggap gagal usai anak SD bunuh diri gara-gara urusan buku dan pensil.

Kematian bocah SD berinisial YBR yang mengakhiri hidupnya di Kabupaten Ngada, NTT, menyisakan duka mendalam bagi banyak orang.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyambangi rumah duka di Ngada, NTT, memberikan santunan dan menekankan pentingnya perlindungan murid serta evaluasi sistem pendidikan.

Keluarga siswa berinisial YBS (10), itu ternyata tidak pernah menerima bantuan sosial (Bansos).

Melki juga menyoroti sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yang dinilainya tidak menunjukkan kepedulian.

Oleh sebab itu, tragedi yang menimpa siswa di NTT ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Dia meminta kepala desa atau kepala dusun untuk rutin melakukan monitoring dan melaporkan apabila ada warganya yang belum terdata sebagai penerima bansos.

Insiden tragis seorang siswa SD di NTT yang mengakhiri hidupnya telah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto, mendorong pemerintah berkoordinasi untuk mencegah kejadian serupa dan meningkatkan kepedulian sosial.

Pimpinan DPR menanggapi insiden seorang bocah SD di NTT bunuh diri karena masalah ekonomi.

Politikus PDIP ini menyampaikan, pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa terkecuali.

Kasus YBS menyedot perhatian publik setelah terungkap korban mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan pena seharga di bawah Rp10 ribu.

Peristiwa tragis ini bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan cermin nyata ketidakadilan sosial dan lemahnya sistem perlindungan.

Seorang anak di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, mengakhiri hidupnya sendiri setelah kesulitan membeli buku sekolah dan alat tulis.

BRI Berempati atas Peristiwa Duka di Ngada, Flores, NTT dan menegaskan komitmen penyaluran PIP sesuai ketentuan.

Korban tidak mengalami tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, hasil pemeriksaan medis menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengungkapkan bahwa keluarga korban tidak menerima bantuan sosial akibat kendala administrasi.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta masyarakat terbuka kepada pejabat jika ada masalah ekonomi.

Gus Ipul memastikan dalam audiensi dengan KPK akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

Sekolah ini dapat dimanfaatkan langsung oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026/2027.

Dalam kesempatan itu, Al dengan berani menyampaikan langsung bahwa dirinya belum pernah mengenyam pendidikan.

Menurut Mensos Gus Ipul, terhambatnya pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung dan Wonosobo dikarenakan adanya penolakan penggunaan lahan dari warga setempat.

Mensos Gus Ipul menegaskan kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.

Mensos menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin & anak terlantar