Ketemu Gubernur DKI Jakarta Pramono, Gus Ipul Bahas 3 Hal Penting Titipan Presiden Prabowo

Ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkonsolidasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung, terkait program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, program pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah provinsi agar tujuan bersama menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan program-program strategis Bapak Presiden Prabowo, yang memerlukan kerja sama, memerlukan kolaborasi, memerlukan sinergi dengan Pak Gubernur, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10).

Gus Ipul menjelaskan, ada tiga hal utama yang dibahas dengan Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Pertama adalah soal data. Karena ini yang paling krusial dan ini yang paling menentukan, selama ini pemerintah belum memiliki data tunggal atau satu data Indonesia," jelas Sekjen PBNU itu.

Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo sudah menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan gabungan data terpadu dari DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dikelola oleh BPS.

"Harapan dengan satu data Indonesia ini, data kita makin akurat, semuanya berpedoman pada data yang sama, selama ini kan datanya sendiri-sendiri sehingga terasa sekali ego sektoral," tambah dia.

Dia optimis, dengan dasar data yang sama, maka intervensi pemerintah terhadap penyaluran bantuan akan lebih optimal serta program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa saling terintegrasi dan bersinergi.

"Insya Allah kalau itu kita lakukan terus-menerus akan semakin bisa membawa program ini (kesejahteraan sosial) tepat sasaran dan berdampak, kita harapkan dampaknya makin nyata terukur," katanya.

Dengan data yang efektif, Ia pun berharap bantuan sosial akan lebih tepat sasaran. Sehingga melahirkan penerima manfaat yang lebih mampu berdikari mandiri melalui agenda pemberdayaan.

"Kedua, kami nanti akan tindaklanjuti dengan pertemuan tim untuk membuat target-target, di mana setiap tahunnya mungkin ada sekian keluarga yang menerima Bansos naik kelas, mereka tidak lagi menerima Bansos, tapi naik menjadi program-program pemberdayaan," ujarnya.

Catatan ketiga, Mensos mengapresiasi dukungan Pemerintah Jakarta dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Saat ini, terdapat 3 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang masih menggunakan gedung sementara milik Kemensos di wilayah Jakarta.

"Sekolah Rakyat ini di samping yang sekolah tentu warga Jakarta ya, nanti kita harapkan Pak Gubernur memberikan dukungan lahan untuk sekolah permanen atau gedung permanen," ucap dia.

Respons Gubernur Pramono

Menjawab hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera mendiskusikan soal usulan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen.

"Yang pertama untuk sekolah rakyat, Pemerintah DKI Jakarta segera akan merapatkan, memutuskan, mengusulkan daerah-daerah yang memang akan bisa disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk lahannya," kata Pramono.

Dia berjanji, Pemerintah Jakarta akan menyiapkan lahan dan untuk proses pembangunan sekolah akan dilakukan Pemerintah Pusat menggunakan APBN. 

"Kalau itu bisa dilakukan, maka ini adalah bentuk sinergi yang baik sekali," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Terkait integrasi data, Pramono menyampaikan dukungannya supaya program lebih tepat sasaran.

Untuk itu, pihaknya dengan senang hati bersedia untuk membuka semua data yang kami miliki. Seperti yang teman-teman tahu bahwa KJP, KJMU, pemutihan Ijazah untuk difabel, lansia dan sebagainya.

Tak ketinggalan, Pramono juga menyoroti tentang program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), sebuah layanan satu pintu di tingkat desa atau kelurahan yang bertujuan mendekatkan dan menyederhanakan akses layanan sosial bagi masyarakat.

"Kalau itu bisa dilakukan sekali lagi maka Jakarta ini akan menjadi role model untuk penyelesaian hal yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidakberuntungan, penanganan sekolah," jelasnya.