Pramono Anung Didorong Tambah 200 Sekolah Gratis, DPRD: Prioritaskan Siswa Kurang Mampu

DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar menambah jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta hingga 200 sekolah. Dia juga diminta dapat memastikan program tersebut tepat sasaran bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Permintaan itu disampaikan anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Agustina Hermanto atau Tina Toon dalam rapat paripurna DPRD saat menyoroti pelaksanaan program sekolah gratis yang kini telah berjalan di 103 sekolah.

"Jadi, memang tahun lalu di 2023 ada 40 sekolah, dan tahun ini ada 103 sekolah gratis gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau kami sih mintanya nambah jadi 200 Pak, tapi mudah-mudahan lancar dan betul-betul sesuai mekanisme," kata Tina di Ruang Rapat DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia mengapresiasi pelaksanaan program tersebut, namun mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Tapi untuk berikutnya, untuk penambahan dan lain-lain, mohon diupayakan Pemprov bisa memastikan program ini tepat sasaran dan betul-betul yang mendapatkan adalah yang kurang mampu dan betul-betul membutuhkan,” ucapnya.

Ia juga menyoroti besarnya dukungan anggaran untuk program tersebut yang mencapai sekitar Rp250 miliar, serta peran DPRD dalam mendorong realisasinya.

“Dan tidak terlepas juga dari peran perjuangan kawan-kawan DPRD semuanya, terutama pembahasan di Komisi E yang memprioritaskan juga program ini, sehingga Rp250 miliar sekian digelontorkan untuk program sekolah swasta gratis,” kata Tina. 

Ia menyebut bahwa saat ini terdapat tiga skema bantuan pendidikan di Jakarta, yakni sekolah negeri, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan sekolah swasta gratis. Menurutnya, ketiga skema ini harus saling melengkapi untuk memperluas akses pendidikan.

"Kita punya tiga skema bantuan pendidikan: ada 1.799 sekolah negeri, ada 707.477 (penerima) KJP, dan juga ada sekolah swasta gratis sekarang 103. Yang diharapkan adalah anggaran bertambah, program bertambah, penerima manfaat juga bertambah,” tutur Tina.

Lebih jauh, ia menekankan tujuan akhir program tersebut agar seluruh anak di Jakarta, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya.

“Diharapkan ini sasarannya untuk yang belum dapat pendidikan gratis sama sekali atau bantuan. Jadi goal-nya semua anak Jakarta nantinya, terutama yang kurang mampu, bisa sekolah dan mendapatkan bantuan,” katanya.

Sejalan dengan itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Subki, juga turut mengapresiasi capaian program sekolah swasta gratis yang telah menjangkau 103 sekolah. Namun, ia menilai program tersebut masih perlu diperluas.

“Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini baru langkah pertama, karena masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta,” kata Subki.

Ia bahkan mengusulkan agar ke depan program sekolah gratis juga menyasar lembaga pendidikan berbasis keagamaan, khususnya madrasah.

“Maka jangan sampai diskriminasi ini berkepanjangan. Saya mengusulkan kepada Pak Gubernur dan jajarannya agar sekolah gratis pun disusul nanti, mudah-mudahan keuangan Jakarta bisa mendapatkan peningkatan, dengan madrasah swasta gratis,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, mengingatkan agar penentuan lokasi sekolah gratis benar-benar memperhatikan kebutuhan di lapangan, mengingat masih banyak anak yang putus sekolah di Jakarta.

“Hari ini sekolah negeri belum terpenuhi Pak, tetapi titik-titik lokasi 103 yang gratis itu belum tepat sasaran semuanya Pak. Di daerah Cengkareng masih banyak anak putus sekolah,” kata Lukmanul.

Ia menegaskan, keberhasilan program sekolah gratis harus diukur dari berkurangnya angka putus sekolah di Jakarta.

“Kota Global masih jauh dari impian kalau masih banyak (anak) putus sekolah. Saya harapkan jajaran Pak Gubernur betul-betul melihat, Pak, dalam menentukan titik sekolah gratis itu,” ucapnya.