Percepat Pengentasan Kemiskinan, Wamensos Dorong Daerah Gunakan DTSEN dan Bangun Sekolah Rakyat

Percepatan pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah daerah, kata Agus Jabo, menjadi harga mati lantaran berpengaruh pada program-program pengentasan kemiskinan.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan tiga arahan penting dalam audiensi dengan para kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025). Tiga arahan tersebut yakni Sekolah Rakyat, Kampung Siaga Bencana, dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua program bansos itu berbasis pada DTSEN. Pemda wajib melakukan pemutakhiran secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat," tegas Agus Jabo.

Audiensi dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, dan Kepala Dinas Sosial Pasangkayu Elsi. Turut mendampingi Wamensos, Direktur KAT dan Kewirausahaan Sosial, Ketut Supena dan perwakilan Direktorat PSKBA, Edhy Suwarna.

Percepatan pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah daerah, kata Agus Jabo, menjadi harga mati lantaran berpengaruh pada program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan agar efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sebab, DTSEN menjadi acuan seluruh program nasional. Lantaran itu, bekerja di luar data DTSEN bisa menimbulkan masalah serius.

"Kalau ada program tidak sesuai data DTSEN, bisa dipertanyakan BPK. Maka, musyawarah desa dan validasi lewat pendamping PKH harus benar-benar dijalankan. Jangan sampai rakyat jadi korban karena data tidak tepat sasaran," tambahnya.

Arahan ini disambut dengan kesiapan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyukseskan program-program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Elsi, melaporkan bahwa proses ground checking atau uji petik penerima bansos di wilayahnya sudah mencapai 90 persen. "Kami terus lakukan perbaikan data agar tidak terjadi salah sasaran, saat ini progress-nya sudah 90 persen Pak Wamen," katanya.

Selain pembahasan DTSEN, audiensi juga mengulas usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan Kampung Siaga Bencana di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Pasangkayu.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. "Dan sudah memiliki akses jalan, Pak Wamen. Sedang diproses di ATR/BPN. Kami berharap usulan kami bisa diterima, untuk melengkapi julukan kota kami sebagai Kota Pendidikan," harapnya.

Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menambahkan, selain Sekolah Rakyat, pihaknya juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana (KSB). "Daerah kami berada di lereng gunung berapi sehingga rawan bencana. Dalam hal ini kami berharap dukungan Kemensos untuk Kampung Siaga Bencana," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, menekankan kesiapan daerahnya dalam menyiapkan lahan bersertifikat untuk pembangunan Sekolah Rakyat. "Kami sudah siapkan lahan bersertifikat 5 hektare dan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat," katanya.

Agus Jabo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menjadi program prioritas Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Dia berharap pemerintah Padang Panjang dan Pasangkayu secepatnya merealisasikan Sekolah Rakyat rintisan dengan menggunakan gedung milik Pemda yang sudah ada. Sebab, pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan gedung permanen ke daerah yang telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan.

Menutup audiensi, Agus Jabo menggarisbawahi tiga arahan utama ke para kepala daerah. Yaitu, sinergi dengan stakeholder terkait pemutakhiran data DTSEN, mengajukan proposal resmi Sekolah Rakyat rintisan, dan Kampung Siaga Bencana sesuai mekanisme Kemensos.

"Presiden Prabowo itu ingin program langsung dirasakan rakyat. Jadi pulang dari sini, tertibkan data DTSEN, siapkan usulan Sekolah Rakyat dan KSB tadi, dan laporkan ke Kemensos. Jangan hanya wacana," tegasnya.