BPS Ungkap Penerima Bansos Pengganti Terbanyak di Pulau Jawa, Ini Sebarannya

BPS merilis data terbaru penerima bansos pengganti triwulan IV 2025, mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Temukan provinsi mana saja yang paling banyak menerima bantuan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan data terbaru terkait calon pengganti keluarga penerima bantuan sosial (bansos) untuk periode penyaluran triwulan IV 2025. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa mayoritas penerima pengganti ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat, 7 November. BPS bersama Kementerian Sosial (Kemensos) kini memiliki sistem data penerima bantuan sosial yang lebih akurat. Sistem ini berbasis nama dan alamat, memungkinkan pemetaan hingga tingkat kabupaten dan kota secara presisi.

Total kuota pengganti keluarga penerima bansos untuk periode Oktober, November, dan Desember ini mencapai 4,2 juta keluarga. Data ini merupakan hasil dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Pemetaan Akurat Penerima Bansos di Jawa

BPS dan Kementerian Sosial kini telah memiliki data penerima bantuan sosial yang sangat detail. Data ini berbasis nama dan alamat, memungkinkan pemetaan akurat penerima hingga tingkat kabupaten dan kota. Akurasi data ini menjadi kunci untuk efisiensi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.

Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, "Kita sudah bisa menampilkan sebarannya berdasarkan provinsi maupun kewilayahan kota. Karena alamatnya sudah jelas, kita tahu di mana posisi orang itu berada dan di mana sebaran rumah tangga miskin." Informasi ini sangat vital untuk perencanaan dan distribusi bantuan sosial.

Dari total 4,2 juta keluarga yang menjadi kuota pengganti bansos periode triwulan IV, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Secara jumlah penduduk miskin nasional, tiga provinsi di Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan konsentrasi penerima bantuan sosial tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan bansos masih sangat tinggi di wilayah tersebut.

Amalia menambahkan, "Secara jumlah, orang miskin memang paling banyak terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah jadi tentunya nanti proporsi ini juga 4,2 juta semestinya secara jumlah ya itu berlokasi di situ." Pernyataan ini menegaskan fokus penyaluran bantuan di ketiga provinsi tersebut.

Kriteria Penggantian dan Validasi Data Bansos

Data 4,2 juta keluarga calon pengganti penerima bansos ini merupakan hasil tindak lanjut verifikasi. Proses verifikasi ini dilakukan terhadap 16,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos sebelumnya. Tujuan utama verifikasi adalah untuk mengevaluasi kelayakan penerima bantuan.

Dari hasil verifikasi tersebut, sebanyak 4,2 juta keluarga dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan. Mereka dianggap sudah memiliki penghasilan tetap atau mengalami peningkatan kesejahteraan. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

BPS dan Kemensos kemudian sepakat untuk mengganti kelompok yang tidak lagi layak ini dengan kategori penerima baru. Kategori ini mencakup lansia tunggal, penyandang disabilitas yang hidup sendiri, dan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kriteria ini memastikan bahwa bantuan menjangkau kelompok rentan.

Amalia menegaskan, "Dengan data spasial yang sudah lengkap, kita bisa memastikan penyaluran bantuan lebih akurat dan adil, sesuai lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat." Akurasi data spasial menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan penyaluran bantuan.

Untuk mempercepat validasi data bansos di lapangan, BPS dan Kemensos akan memperkuat koordinasi. Koordinasi ini akan melibatkan rapat koordinasi teknis (rakornis) bersama BPS provinsi, kabupaten, kota, dan dinas sosial. Upaya ini penting untuk memastikan data yang valid dan terkini.

Amalia menambahkan, "Kami ingin memastikan agar setiap data pengganti diverifikasi kembali di tingkat lokal, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak." Verifikasi di tingkat lokal menjadi langkah krusial untuk mencegah kesalahan penyaluran dan memastikan transparansi.

Sumber: AntaraNews