Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini<br>

Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Perbaikan dilakukan melalui verifikasi dan validasi (verivali) data.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah Ibu Kota guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Perbaikan dilakukan melalui verifikasi dan validasi (verivali) data.

Adapun kewenangan untuk melakukan verivali mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Verival terhadap data penerima bantuan sosial diperlukan karena data yang bersifat dinamis.

"Kita ketahui bahwa data bersifat dinamis, sehingga penting dilakukan evaluasi kelayakan bagi warga yang sudah terdaftar dalam DTKS (inclusion error)," 

kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dalam keterangan tertulis, diterima Rabu (11/10/2023).

merdeka.com 

Bagi warga DKI Jakarta yang ingin mengecek status DTKS-nya diterima atau tidak, dapat mengakses website atau situs resmi siladu.jakarta.go.id.

Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

"Melalui website dan aplikasi tersebut, warga Jakarta juga bisa mengirimkan saran ataupun pengaduan terkait DTKS. Aduan dari warga pun akan segera ditindaklanjuti,"

 kata Premi.

Premi menjelaskan, proses verivali bakal terus dilakukan Dinsos DKI Jakarta setiap tahunnya secara berkelanjutan. Pasalnya, kata dia keakuratan data akan digunakan sebagai acuan pemberian bansos di Ibu Kota.

"Bagaimanapun bansos ini juga menggunakan uang rakyat, sehingga harus kami pastikan ini tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Dinsos DKI telah melakukan pemutakhiran DTKS terhadap 5.327.074 warga yang terdaftar di DTKS. Tepatnya, pada perbaikan DTKS penetapan Februari 2022 yang dilakukan melalui musyawarah kelurahan pada Juni 2022. 

Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Hasilnya, dari Februari 2022 tercatat 4.497.724 didapati tidak layak DTKS sebanyak 1.143.639. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan perbaikan data penerima bansos yang bersumber pada APBN, seperti PKH, BPNT dan penerima PBI JKN.

Selain itu, menurut Premi evaluasi juga telah dilakukan terhadap penerima bansos yang bersumber dari APBD pada Juli 2023. Dari penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) total ada 206.695 orang, sebanyak 6.107 orang dikeluarkan dari data.

Rinciannya meninggal dunia sebanyak 2.516 orang, 37 orang pindah ke luar Jakarta, memiliki mobil sebanyak 2.453 orang, memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.059 orang, serta memiliki mobil sekaligus memiliki NJOP di atas 1 miliar sebanyak 42 orang.

"Selanjutnya, untuk penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dari 21.172 orang, ada 282 orang yang dikeluarkan dengan rincian, meninggal dunia sebanyak 214 orang, pindah luar Jakarta sebanyak dua orang, memiliki mobil sebanyak 41 orang, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 25 orang," kata Premi.

Ada pula penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) dari total 15.355 orang, ada tiga orang yang dikeluarkan dengan rincian meninggal sebanyak dua orang dan pindah luar Jakarta sebanyak satu orang.

"Sedangkan, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) dari 2.527, yang dikeluarkan karena memiliki mobil sebanyak tiga orang," ucapnya.

Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Ternyata 98 Persen Pangan Jakarta Berasal dari Luar Daerah
Ternyata 98 Persen Pangan Jakarta Berasal dari Luar Daerah

Data Hasil Survei Biaya Hidup 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, proporsi Jabodetabek terhadap inflasi adalah mencakup 46,15 persen.

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Memburuk, 9.709 Warga Jakarta Barat Terserang ISPA
Polusi Udara Memburuk, 9.709 Warga Jakarta Barat Terserang ISPA

Data Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, DKI Jakarta menempati posisi teratas daftar kota dengan tingkat polusi terburuk pada Senin, 7 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kualitas Udara Jakarta Kategori Tidak Sehat Pagi Ini, Simak Datanya
Kualitas Udara Jakarta Kategori Tidak Sehat Pagi Ini, Simak Datanya

Indeks kualitas udara di Jakarta berada berada pada level 124 AQI US dengan polutan utama udara di Jakarta adalah PM 2.5 dengan konsentrasi 45 ug/m3.

Baca Selengkapnya
Alasan Heru Budi Terapkan WFH dan PJJ saat KTT ASEAN: Indeks Kemacetan Jakarta 53 Persen
Alasan Heru Budi Terapkan WFH dan PJJ saat KTT ASEAN: Indeks Kemacetan Jakarta 53 Persen

Heru Budi mengungkapkan alasan penerapan WFH dan PJJ saat KTT ASEAN

Baca Selengkapnya
Warga Jakarta Bakal Cek Ulang e-KTP Setelah DKI Berubah Nama jadi DKJ
Warga Jakarta Bakal Cek Ulang e-KTP Setelah DKI Berubah Nama jadi DKJ

Setidaknya Jakarta membutuhkan 8 juta blangko untuk pencetakan ulang e-KTP.

Baca Selengkapnya
Kualitas Udara di Palembang Terburuk se-Indonesia Versi IQAir Hari Ini, Jakarta Ketiga
Kualitas Udara di Palembang Terburuk se-Indonesia Versi IQAir Hari Ini, Jakarta Ketiga

Data terupdate pukul 08.42 Wib, Palembang menjadi kota dengan kualitas udara sangat buruk se-Indonesia di level 181 AQI US.

Baca Selengkapnya
Evaluasi Jabatan Sipil Diisi Militer Harus Ubah UU TNI
Evaluasi Jabatan Sipil Diisi Militer Harus Ubah UU TNI

Apabila menyangkut evaluasi pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tentu harus evaluasi undang-undang.

Baca Selengkapnya
Mungkinkah Gaji Pekerja Indonesia Rp10 Juta per Bulan di  2030? Begini Analisisnya
Mungkinkah Gaji Pekerja Indonesia Rp10 Juta per Bulan di 2030? Begini Analisisnya

Data BPS pada Februari 2023 mencatat gaji rata-rata pekerja Indonesia yaitu Rp2.944.541 per bulan.

Baca Selengkapnya