Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Perbaikan dilakukan melalui verifikasi dan validasi (verivali) data.
Perbaikan dilakukan melalui verifikasi dan validasi (verivali) data.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah Ibu Kota guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Perbaikan dilakukan melalui verifikasi dan validasi (verivali) data.
Adapun kewenangan untuk melakukan verivali mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Verival terhadap data penerima bantuan sosial diperlukan karena data yang bersifat dinamis.
merdeka.com
Bagi warga DKI Jakarta yang ingin mengecek status DTKS-nya diterima atau tidak, dapat mengakses website atau situs resmi siladu.jakarta.go.id.
kata Premi.
Premi menjelaskan, proses verivali bakal terus dilakukan Dinsos DKI Jakarta setiap tahunnya secara berkelanjutan. Pasalnya, kata dia keakuratan data akan digunakan sebagai acuan pemberian bansos di Ibu Kota.
"Bagaimanapun bansos ini juga menggunakan uang rakyat, sehingga harus kami pastikan ini tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar dia.
Dinsos DKI telah melakukan pemutakhiran DTKS terhadap 5.327.074 warga yang terdaftar di DTKS. Tepatnya, pada perbaikan DTKS penetapan Februari 2022 yang dilakukan melalui musyawarah kelurahan pada Juni 2022.
Hasilnya, dari Februari 2022 tercatat 4.497.724 didapati tidak layak DTKS sebanyak 1.143.639. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan perbaikan data penerima bansos yang bersumber pada APBN, seperti PKH, BPNT dan penerima PBI JKN.
Selain itu, menurut Premi evaluasi juga telah dilakukan terhadap penerima bansos yang bersumber dari APBD pada Juli 2023. Dari penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) total ada 206.695 orang, sebanyak 6.107 orang dikeluarkan dari data.
Rinciannya meninggal dunia sebanyak 2.516 orang, 37 orang pindah ke luar Jakarta, memiliki mobil sebanyak 2.453 orang, memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.059 orang, serta memiliki mobil sekaligus memiliki NJOP di atas 1 miliar sebanyak 42 orang.
"Selanjutnya, untuk penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dari 21.172 orang, ada 282 orang yang dikeluarkan dengan rincian, meninggal dunia sebanyak 214 orang, pindah luar Jakarta sebanyak dua orang, memiliki mobil sebanyak 41 orang, dan memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar sebanyak 25 orang," kata Premi.
Ada pula penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) dari total 15.355 orang, ada tiga orang yang dikeluarkan dengan rincian meninggal sebanyak dua orang dan pindah luar Jakarta sebanyak satu orang.
"Sedangkan, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) dari 2.527, yang dikeluarkan karena memiliki mobil sebanyak tiga orang," ucapnya.
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaData Hasil Survei Biaya Hidup 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, proporsi Jabodetabek terhadap inflasi adalah mencakup 46,15 persen.
Baca SelengkapnyaData Indeks Kualitas Udara (AQI) Air, DKI Jakarta menempati posisi teratas daftar kota dengan tingkat polusi terburuk pada Senin, 7 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaIndeks kualitas udara di Jakarta berada berada pada level 124 AQI US dengan polutan utama udara di Jakarta adalah PM 2.5 dengan konsentrasi 45 ug/m3.
Baca SelengkapnyaHeru Budi mengungkapkan alasan penerapan WFH dan PJJ saat KTT ASEAN
Baca SelengkapnyaSetidaknya Jakarta membutuhkan 8 juta blangko untuk pencetakan ulang e-KTP.
Baca SelengkapnyaData terupdate pukul 08.42 Wib, Palembang menjadi kota dengan kualitas udara sangat buruk se-Indonesia di level 181 AQI US.
Baca SelengkapnyaApabila menyangkut evaluasi pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tentu harus evaluasi undang-undang.
Baca SelengkapnyaData BPS pada Februari 2023 mencatat gaji rata-rata pekerja Indonesia yaitu Rp2.944.541 per bulan.
Baca Selengkapnya