Alasan Heru Budi Terapkan WFH dan PJJ saat KTT ASEAN: Indeks Kemacetan Jakarta 53 Persen
Heru Budi mengungkapkan alasan penerapan WFH dan PJJ saat KTT ASEAN
heru budi hartono
Menurut Heru, kebijakan jangka pendek semacam ini juga kerap dilakukan negara-negara lain di dunia.
Alasan Heru Budi Terapkan WFH dan PJJ saat KTT ASEAN: Indeks Kemacetan Jakarta 53 Persen
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya bakal kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN hingga sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pelajar untuk mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
- ASN DKI WFH, Heru Budi Klaim Kepadatan Lalu Lintas di Jakarta Turun
- Nama Jakarta Berkali-kali Berubah Sebelum Jadi DKJ, Ini Sejarahnya
- Masih Muda Dibawa ke Jakarta sama Jenderal Kopassus, Kini Perwira TNI & Anaknya Lulusan Akmil
- Jatuh ke Kali Angke, Bocah 11 Tahun Ditemukan Tewas
- Survei Indikator Politik: Kaesang Lebih Populer Dibanding Irjen Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng
- Gudang BBM PT Waskita Karya di Jambi Kebakaran, Warga Dengar Suara Ledakan
"Untuk event-event tertentu wajar dong pemerintah daerah mengambil kebijakan-kebijakan untuk supaya nyaman,"
kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8).
merdeka.com
Heru mengatakan, indeks kemacetan di DKI Jakarta menyentuh 53 persen pada 2023. Sehingga, kata dia, kebijakan jangka pendek yang kerap diputuskan efektif guna mengurai kemacetan saat acara-acara besar berlangsung.
"Terus kebijakan-kebijakan short time gitu ya? Jadi, coba bayangkan aktivitas orang di Jakarta itu sesuai dengan data antara 25 juta sampai 26 (juta) bahkan ada yang bilang 27 (juta),"
jelas Heru.
"Kita nih beraktivitas nih termasuk bagian dari 25 juta sampai 27 juta pergerakan manusia yang ada di Jakarta. Kalau ya dibilang macet, ya sebanyak itu. Indeksnya sudah 53 persen, yah indeks kemacetan,"
sambung dia.
Menurut Heru, kebijakan jangka pendek semacam ini juga kerap dilakukan negara-negara lain di dunia. Heru mengakui sering menemui hal tersebut saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara internasional di negara lain.
Heru menyampaikan, kebijakan semacam ini diambil sebagai langkah antisipasi saat acara skala internasional. Dengan begitu, acara diharapkan dapat berlangsung dengan lancar.
"Mereka mengantisipasi segala sesuatu supaya kedua belah pihak, masyarakat nyaman dan yang berinteraksi kegiatan meeting internasional juga bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
merdeka.com
