Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Usai Rapat dengan Luhut, Heru Budi Wajibkan ASN Eselon 4 Pakai Kendaraan Listrik

Usai Rapat dengan Luhut, Heru Budi Wajibkan ASN Eselon 4 Pakai Kendaraan Listrik

Guna mengurangi polusi di Ibu Kota.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.

Hal itu diminta Heru usai menghadiri rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau saya nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat pada Jumat (18/8).

Heru menjelaskan, ASN di lingkungan Pemprov DKI memiliki tunjangan transportasi. Namun, pemerintah akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Maka dari itu, ia menyarankan agar tunjangan itu dialokasikan untuk membeli motor listrik.

"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,"
ujar Heru.

Merdeka.com

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba sisten kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN yang tidak melakukan pelayanan langsung ke masyarakat menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, perangkat daerah yang dapat melakukan WFH adalah RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.

© 2023 merdeka.com

Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,"

kata Sigit dalam rilis resminya, Kamis (17/8).

Sigit menjelaskan, pelaksanaan uji coba WFH ini dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan berlaku pada 21 Agustus-21 Oktober 2023.

"(Uji coba ini berlaku) bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukun," ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, pelaksanaan uji coba WFH ini dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan berlaku pada 21 Agustus-21 Oktober 2023.

Kemudian, pada saat KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September 2023, persentase pegawai yang melakukan WFH bertambah menjadi 75 persen.


"Persentase pegawai yang melaksanakan WFH dan kehadiran di kantor juga akan disesuaikan selama KTT ASEAN berlangsung. Dengan rincian pegawai yang WFH sebanyak 75 persen dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen," jelas Sigit.

Sekolah akan menerapkan PJJ

Selain penerapan WFH, Pemprov DKI juga akan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang berada di sekitar lokasi KTT ASEAN.

Sistem PJJ ini hanya berlaku pada saat event tersebut digelar, yakni pada 4-7 September 2023. Sistem PJJ tersebut diberlakukan dengan persentase kehadiran siswa sebanyak 50 persen. Namun, untuk guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut, tetap hadir dan beraktivitas 100 persen.

Usai Rapat dengan Luhut, Heru Budi Wajibkan ASN Eselon 4 Pakai Kendaraan Listrik

Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah

Editor Syifa Hanifah

Hal ini dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Reporter: Lydia Fransisca

Reporter
  • Lydia Fransisca

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tekan Polusi, Pemprov DKI Tetap Lakukan Penyemprotan dari Gedung Tinggi

Tekan Polusi, Pemprov DKI Tetap Lakukan Penyemprotan dari Gedung Tinggi

Pemprov DKI juga akan membentuk Satgas untuk menangani polusi di Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pengamat Nilai Kebijakan ERP Jitu Atasi Polusi di Jakarta, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Kebijakan ERP Jitu Atasi Polusi di Jakarta, Ini Alasannya

Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Penjelasan BMKG soal Langit Jakarta Keruh Akibat Polusi Udara Meningkat

Penjelasan BMKG soal Langit Jakarta Keruh Akibat Polusi Udara Meningkat

Penyebab utama yang membuat udara Jakarta terlihat keruh karena adanya lapisan inversi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar

Ketua DPRD DKI Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Pemprov Beli Lahan Sendiri di Jakbar

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.

Baca Selengkapnya icon-hand
Aksi Siram Jalanan Tekan Polusi IDI: Itu Upaya dari Hilir, Hulunya Apa?

Aksi Siram Jalanan Tekan Polusi IDI: Itu Upaya dari Hilir, Hulunya Apa?

Seharusnya, Pemprov DKI mengatasi persoalan ini dari hulu atau penyebab polusi udara itu sendiri.

Baca Selengkapnya icon-hand
Dinas LHK DKI Jakarta Wajibkan Karyawan Naik Kendaraan Listrik Setiap Rabu

Dinas LHK DKI Jakarta Wajibkan Karyawan Naik Kendaraan Listrik Setiap Rabu

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
PLTU Banten Dituding Penyumbang Polusi, Ridwan Kamil: Arahnya ke Selat Sunda Bukan Jakarta

PLTU Banten Dituding Penyumbang Polusi, Ridwan Kamil: Arahnya ke Selat Sunda Bukan Jakarta

Gubernur Jawa Barat buka suara soal PLTU dituding jadi penyumbang polusi Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand