PKS mengatakan hal itu hanya akan menambah beban para ASN dan berpotensi membebankan APBD DKI ke depannya.
Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) merespons soal kewajiban bagi ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik.
MTZ mengatakan, hal itu hanya akan menambah beban para ASN dan berpotensi membebankan APBD DKI ke depannya. Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kebijakan tersebut.
"Berapa persen penurunan kadar gas karbon di udara Jakarta kalau semua ASN DKI pakai mobil listrik? Akan kecil sekali. Juga menambah pengeluaran mereka untuk beli mobil listrik yang harganya sekarang masih mahal. Kalau pakai dana Pemda DKI berarti akan menambah beban APBD atau ada bisnis dibalik itu ya?" kata MTZ ketika dihubungi, Sabtu (19/8).
MTZ menilai, seharusnya Pemprov DKI mewajibkan para ASN untuk menggunakan transportasi umum yang sudah tersedia.
"Sambil semua moda transportasi publiknya diperbaiki. Ditambah lagi dengan menghidupkan jalur sepeda dan pedestrian untuk pejalan kaki," ujar MTZ.
Dia meminta kepada Pemprov DKI untuk memperbanyak bus-bus Transjakarta dan angkot-angkot JakLingko, Agar semua masyarakat Jakarta termasuk PNS beralih ke transportasi umum.
"Perbagus bus dan angkot tersebut dan ganti BBMnya dengan tenaga listrik," sambung MTZ.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Adapun hal itu diminta Heru usai menghadiri rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau saya nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat pada Jumat (18/8).
Heru menjelaskan, ASN di lingkungan Pemprov DKI memiliki tunjangan transportasi. Namun, pemerintah akan menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Maka dari itu, ia menyarankan agar tunjangan itu dialokasikan untuk membeli motor listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," ujar Heru.
Reporter: Lydia Fransisca
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca Selengkapnya
Dudung juga menyinggung ada purnawirawan yang mendukung salah satu peserta Pemilu.
Baca Selengkapnya
Kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Seharusnya, Pemprov DKI mengatasi persoalan ini dari hulu atau penyebab polusi udara itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Jenderal Dudung memastikan, hukuman militer akan lebih berat dibanding hukuman sipil.
Baca Selengkapnya
Satgas juga akan melakukan uji emisi seluruh kendaraan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi