Hyundai Buka Suara Terkait Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik Berbasis Nikel

Hyundai menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan insentif bagi pembelian kendaraan listrik (EV).

Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) melalui skema pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP).

Insentif yang sedang dirancang bahkan dapat mencapai antara 40 persen hingga 100 persen.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa skema ini masih dalam tahap pembahasan dengan kementerian terkait, terutama dengan Kementerian Perindustrian.

"PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV ya, bukan hybrid," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kebijakan insentif ini akan mempertimbangkan jenis baterai yang dipakai dalam kendaraan listrik, khususnya yang berkaitan dengan kandungan nikel. Pemerintah berencana untuk membedakan skema insentif antara baterai berbasis nikel dan non-nikel.

Langkah ini diambil untuk memperkuat hilirisasi industri mineral kritis di dalam negeri, terutama dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, memberikan sambutan positif terhadap rencana pemerintah tersebut.

Menurutnya, banyak pihak yang mengaitkan baterai berbasis nikel dengan Hyundai, terutama setelah pembangunan pabrik baterai di Karawang.

"Memang kita berkeinginan pada saat membangun pabrik baterai di Karawang untuk memaksimalkan penggunaan nikel. Karena nikel adalah salah satu sumber daya alam Indonesia terbesar di dunia," jelas Frans.

Ia juga menambahkan bahwa penggunaan nikel pada baterai kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap industri nasional dan perekonomian Indonesia.

Produsen Harus Responsif

Frans menekankan bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel tidak hanya diproduksi oleh Hyundai.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sekitar empat hingga enam merek otomotif lainnya yang juga memanfaatkan teknologi yang sama dan bahkan sudah memulai produksi lokal di Indonesia.

"Jadi sangat fair. Bahkan untuk baterai non-nikel juga kabarnya tetap akan diberikan insentif," tambahnya.

Lebih lanjut, Frans menyatakan bahwa Hyundai akan terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar otomotif nasional serta mematuhi kebijakan pemerintah yang berlaku.

Ia berpendapat bahwa produsen otomotif perlu responsif terhadap permintaan konsumen Indonesia, baik untuk kendaraan listrik murni maupun hybrid.

"Kalau masyarakat maunya EV, ya EV. Kalau maunya hybrid, ya hybrid. Itu yang harus dilakukan sebagai salah satu pemain local production di Indonesia," ungkap Frans.

Di samping itu, Hyundai juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi semua regulasi dan kebijakan pemerintah demi menjaga keberlangsungan bisnis di pasar otomotif Tanah Air.

"Kita juga harus comply sama policy tersebut sehingga bisa tetap berdagang di Indonesia. Jadi memang harus adaptif," tutupnya.