Insentif Mobil Listrik Baterai Nikel Kunci Kebangkitan Otomotif Nasional

Pengamat Industri Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai kebijakan insentif mobil listrik (moblis) yang menentukan besaran insentif dari jenis baterai dapat menjadi titik balik kebangkitan industri otomotif nasional. Usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru-baru ini menganjurkan porsi insentif lebih besar terhadap baterai berbasis nikel (NCM/NCA) dibandingkan lithium ferro phosphate (LFP).

Langkah ini dipandang sebagai proteksionisme strategis untuk memaksa merek kendaraan listrik (EV) membangun ekosistem industri yang lebih dalam di Tanah Air. Kebijakan ini diharapkan dapat mengintegrasikan industri hulu nikel Indonesia dengan industri hilir, seperti sel baterai dan EV, menciptakan ekosistem terintegrasi secara vertikal.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Indonesia, memanfaatkan posisi negara sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Insentif yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif berbasis energi terbarukan di dalam negeri.

Yannes Martinus Pasaribu menjelaskan bahwa usulan insentif ini memiliki logika ekonomi makro yang kuat, sebab idenya sebagai bentuk nasionalisme industri. Tujuannya adalah memastikan integrasi industri hulu nikel Indonesia yang masif dengan industri hilir (sel baterai dan EV) dan menciptakan ekosistem yang terintegrasi secara vertikal serta added value sebesar-besarnya bagi Indonesia.

Berdasarkan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai 55 juta metrik ton. Angka ini sekitar 45 persen dari total cadangan global pada 2023-2024. Indonesia juga merupakan produsen nikel terbesar, menguasai sekitar 50 persen produksi nikel dunia.

Dengan kebijakan insentif yang terarah, ekosistem industri dapat terbangun secara komprehensif, dan nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar negeri. Penggunaan baterai berbasis nikel yang diproduksi di dalam negeri akan mempercepat pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Selain itu, strategi ini juga memberi keunggulan kompetitif karena baterai nikel memiliki densitas energi lebih tinggi, sehingga jarak tempuh EV buatan Indonesia bisa melampaui standar global berbasis LFP.

Meskipun memiliki potensi besar, di balik peluang tersebut tersimpan risiko mikro yang tidak kecil. Yannes menyoroti bahwa baterai merupakan komponen termahal dalam sebuah EV, mencapai 40–50 persen dari total biaya. Harga baterai nikel saat ini masih sekitar 35–40 persen lebih mahal dibanding LFP.

Tanpa insentif besar untuk menutup selisih biaya produksi, EV berbasis nikel berpotensi sulit bersaing di segmen harga Rp200–400 juta. Segmen ini merupakan tulang punggung pasar nasional kendaraan listrik. Yannes menegaskan, “Agar baterai NCM-NCA bisa bersaing dengan LFP, pemerintah tentunya harus menutup gap biaya produksi NCM/NCA yang sekitar 35-40 persen lebih mahal dari LFP per KwHnya, sehingga dengan insentif yang diberikan EV berbasis baterai nikel bisa dijual dengan harga lebih murah dari mobil berbasis baterai LFP di pasar Indonesia.”

Yannes juga menekankan, “Karena harga baterai nikel ini masih mahal, pemerintah juga harus memberi diskon besar-besaran khusus untuk mobil berbaterai nikel ber-TKDN 40 persen ke atas supaya harga di diler nanti bisa lebih murah dari mobil baterai LFP yang sekarang menjamur.” Hal ini krusial untuk mendorong adopsi EV berbasis nikel di pasar domestik.

Yannes juga menyoroti potensi kekosongan pasokan pada awal 2026. Saat ini, PT Hyundai LG Indonesia masih fokus memenuhi kebutuhan internal, sementara Indonesia Battery Corporation (IBC) baru diperkirakan siap secara komersial di akhir 2026. Jika aturan diterapkan terlalu kaku sejak awal tahun, insentif LFP yang dipangkas dapat membuat harga EV melonjak, sementara EV berbasis nikel lokal belum tersedia dalam jumlah memadai.

Ia menekankan pentingnya masa transisi dan kewajiban pabrik baterai menjual produknya ke semua merek agar pasar tetap kompetitif. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan agar industri otomotif tetap mendapatkan insentif pada periode fiskal tahun 2026.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema insentif otomotif yang diusulkan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi segmen kendaraan, jenis teknologi, hingga bobot TKDN, termasuk perbedaan jenis baterai yang digunakan. Agus menanggapi adanya kemungkinan kendaraan listrik berbasis baterai LFP memperoleh stimulus lebih kecil dibandingkan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan baku nikel. Namun, hingga saat ini, insentif mobil listrik untuk 2026 masih belum ketok palu.

Sumber: AntaraNews