Pemerintah Minta Perusahaan Swasta Terapkan WFH Selama KTT ASEAN di Jakarta

Kebijakan work from home bagi ASN mulai diterapkan setiap Jumat untuk mendorong efisiensi kerja dan energi.

Pemerintah menerapkan Kebijakan WFH pasca-Lebaran bagi ASN dan mengimbau sektor swasta, bertujuan mendorong efisiensi, mengurangi konsumsi BBM, dan membentuk budaya kerja digital yang lebih modern.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau perusahaan menerapkan kebijakan WFH dan kerja fleksibel guna antisipasi cuaca ekstrem serta memastikan keselamatan pekerja di tengah potensi banjir.

Semua pegawai ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan untuk melaporkan kehadiran secara daring sebanyak dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari.

Selain melakukan rekayasa lalu lintas, Pemprov DKI meminta pekerja di Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Menurut dia, Presiden Jokowi khawatir apabila kebijakan WFH ASN tersebut tidak efektif dan memperparah polusi udara di Jakarta.

Heru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.

Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.

"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."

Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.

Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan berkat penerapan skema Efisiensi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian publik.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Jumat, 17 April 2026, sebagai langkah mendukung efisiensi pemerintah pusat dan transformasi budaya kerja ASN.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga berinisiatif untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat. Kebijakan WFH Penajam Paser Utara ini diharapkan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di Kota Bandarlampung berjalan baik, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Selatan mencatat 171.402 unit kendaraan telah masuk Kota Makassar di masa puncak arus balik Lebaran, dengan puncak kedua diprediksi 28-30 Maret 2026.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto patroli udara memastikan kelancaran dan keamanan Arus Balik Lebaran 2026 di Jawa Timur pasca Operasi Ketupat Semeru.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberlakukan Work From Anywhere (WFA) pascalibur Lebaran hingga 27 Maret 2026. Langkah strategis Kemenimipas Terapkan WFA ini bertujuan menghemat konsumsi BBM dan mengurangi beban subsidi APBN.

Arus balik di Pelabuhan Banjarmasin mulai menunjukkan pergerakan signifikan pada H+4 Lebaran 2026. KSOP Banjarmasin mencatat 1.009 penumpang tiba, dengan puncak diperkirakan akhir pekan, dipengaruhi kebijakan kerja fleksibel.

Sidak Wabup Kotim oleh Irawati pasca Lebaran mengungkap antrean panjang di Disdukcapil, mendorong evaluasi kebijakan WFA untuk layanan vital demi kepuasan masyarakat.