Aturan PNS Kerja dari Rumah: Tetap Harus Pakai Baju Dinas dan Tak Boleh Mudik

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, mengikuti instruksi pusat untuk efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi tanpa menggangg

Kebijakan work from home bagi ASN mulai diterapkan setiap Jumat untuk mendorong efisiensi kerja dan energi.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026, disebutkan bahwa ASN dapat menjalankan WFH dibatasi secara kuota di masing-masing unit kerja.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 3/SE/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja melalui Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN.

Kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari upaya penyesuaian budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan surat edaran terkait kebijakan WFH ASN Jateng yang akan berlaku setiap hari Jumat, menindaklanjuti arahan pusat mulai 1 April 2026.

Untuk ASN di luar sektor tersebut, Pemprov DKI akan mengatur proporsi WFH dalam rentang tertentu.

Adapun kebijakan bekerja dari rumah ini telah diputuskan pemerintah pusat dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama Pemprov selama masa Libur Lebaran.

Semua pegawai ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan untuk melaporkan kehadiran secara daring sebanyak dua kali, yaitu pada pagi dan sore hari.

Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.

WFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan berkat penerapan skema Efisiensi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian publik.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Jumat, 17 April 2026, sebagai langkah mendukung efisiensi pemerintah pusat dan transformasi budaya kerja ASN.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga berinisiatif untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat. Kebijakan WFH Penajam Paser Utara ini diharapkan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Febby menyampaikan, skema penyaluran beras untuk ASN sebenarnya sudah dilakukan di sebagian daerah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

Korban berdomisili di Pondok Melati, yang terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.