Kerja Dari Rumah

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat. Kebijakan WFH Penajam Paser Utara ini diharapkan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, memastikan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN administratif tidak akan mengganggu layanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kinerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan surat edaran terkait kebijakan WFH ASN Jateng yang akan berlaku setiap hari Jumat, menindaklanjuti arahan pusat mulai 1 April 2026.

Pemerintah Provinsi NTB akan segera memberlakukan kebijakan ASN WFH setiap Jumat. Ketahui detail aturan, pengecualian, hingga potensi efisiensi anggaran daerah dari penerapan WFH ini untuk Aparatur Sipil Negara.

Pemerintah Kota Banjarmasin akan memberlakukan sistem kerja WFH bagi pegawainya selama dua bulan ke depan, sebagai respons terhadap arahan pusat dan antisipasi dampak gejolak harga energi global.

Pemerintah Kota Semarang segera terapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH Semarang ini bertujuan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan masyarakat.

Pemerintah Kota Cirebon sedang finalisasi aturan WFH ASN yang akan berlaku pekan depan, dengan fokus pada efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan pusat untuk optimalisasi kinerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dengan pola empat hari kerja di kantor. Penerapan WFH ASN Sulbar ini bertujuan utama untuk efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan skema WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun perlu pertimbangan matang terkait pelayanan publik dan efektivitas kinerja.

Sistem bekerja dari rumah mulai berlaku bagi pegawai PNS di Jakarta sejak 21 Agustus 2023.

Sistem kerja dari mana saja menjadi salah satu solusi menekan polusi di Jakarta yang semakin parah.

"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."

Untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.

Hybrid working sendiri merupakan kombinasi bekerja di kantor (WFO) dan bekerja di mana saja, termasuk dari rumah (WFH).