Kerja dari rumah

Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatat efisiensi anggaran hingga hampir Rp900 juta per bulan berkat penerapan skema Efisiensi WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menarik perhatian publik.

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) secara bergantian. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap prima sekaligus mendukung upaya penghematan BBM.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Jumat, 17 April 2026, sebagai langkah mendukung efisiensi pemerintah pusat dan transformasi budaya kerja ASN.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina juga berinisiatif untuk mendukung kebijakan bekerja dari rumah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat. Kebijakan WFH Penajam Paser Utara ini diharapkan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, memastikan penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN administratif tidak akan mengganggu layanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kinerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan surat edaran terkait kebijakan WFH ASN Jateng yang akan berlaku setiap hari Jumat, menindaklanjuti arahan pusat mulai 1 April 2026.

Pemerintah Provinsi NTB akan segera memberlakukan kebijakan ASN WFH setiap Jumat. Ketahui detail aturan, pengecualian, hingga potensi efisiensi anggaran daerah dari penerapan WFH ini untuk Aparatur Sipil Negara.

Pemerintah Kota Banjarmasin akan memberlakukan sistem kerja WFH bagi pegawainya selama dua bulan ke depan, sebagai respons terhadap arahan pusat dan antisipasi dampak gejolak harga energi global.

Pemerintah Kota Semarang segera terapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH Semarang ini bertujuan efisiensi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan masyarakat.

Pemerintah Kota Cirebon sedang finalisasi aturan WFH ASN yang akan berlaku pekan depan, dengan fokus pada efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan pusat untuk optimalisasi kinerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dengan pola empat hari kerja di kantor. Penerapan WFH ASN Sulbar ini bertujuan utama untuk efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan skema WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun perlu pertimbangan matang terkait pelayanan publik dan efektivitas kinerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret untuk menekan konsumsi BBM dan merespons harga energi global. Simak detail skema dan dampaknya!

Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Senin, sebagai langkah efisiensi energi dan penyesuaian terhadap situasi global.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mewajibkan ASN WFA Sulsel mulai 25 hingga 27 Maret 2026 pasca libur Lebaran, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, menjaga keselamatan warga, dan mengurai kemacetan di ibu kota.

Penggunaan media sosial menjadi faktor kunci dalam menjalankan berbagai jenis usaha ini, memungkinkan promosi lebih luas dan akses pasar yang tak terbatas.