BGN Terapkan WFH Bergantian, Prioritaskan Layanan Publik dan Hemat BBM

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menetapkan Kebijakan WFH tidak berlaku bagi sejumlah posisi kunci yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya demi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, sebuah langkah progresif untuk mendorong efisiensi dan kinerja berbasis output tanpa mengganggu layanan publik.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan pemerintah, dengan Mendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya menjaga profesionalitas WFH ASN demi efisiensi dan adaptasi global.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) resmi memberlakukan skema WFH ASN mulai pekan depan dengan komposisi 75 persen bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik sekaligus mendorong efisiensi energi nasion

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberlakukan kebijakan WFH ASN Tangerang non-pelayanan mulai 10 April 2026 sebagai respons hemat BBM, dengan pengawasan ketat dan sanksi bagi pelanggar.

Di tengah tekanan geopolitik global, pemerintah Indonesia mengambil langkah proporsional dan adaptif untuk menjaga stabilitas energi nasional, termasuk melalui kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional.

Wihadi menjelaskan bahwa pemerintah memilih mempertahankan harga BBM dengan tetap mengalokasikan subsidi

Pemerintah Kota Banjarmasin akan memberlakukan sistem kerja WFH bagi pegawainya selama dua bulan ke depan, sebagai respons terhadap arahan pusat dan antisipasi dampak gejolak harga energi global.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan kebijakan baru yang mendorong Efisiensi Energi, termasuk skema kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menyusun aturan terkait pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk ASN atau PNS.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan optimal dan terdistribusi sesuai jadwal, meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN dengan kebijakan WFH.

Kebijakan untuk bekerja dari rumah (WFH) demi penghematan energi akan diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret 2026, yaitu besok.

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

Pemerintah Kota Kediri resmi memberlakukan skema WFH 40 persen bagi ASN setiap Jumat mulai 17 April 2026, bertujuan optimalkan kinerja dan efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.

Gubernur Elisa Kambu mengeluarkan Surat Edaran yang mendukung Penerapan WFH ASN Papua Barat Daya, bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan kebijakan WFH ASN tidak diterapkan di lingkungannya. Keputusan ini diambil mengingat karakter tugas yang membutuhkan kehadiran langsung dan peran vital Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan bencana.