Siap-Siap, Kebijakan WFH Resmi Diumumkan Besok 31 Maret 2026
Kebijakan untuk bekerja dari rumah (WFH) demi penghematan energi akan diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret 2026, yaitu besok.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keputusan mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk penghematan energi di tengah situasi global yang dinamis akan diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret.
"Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului," ungkap Tito seperti yang dilaporkan oleh Antara pada Senin, 30 Maret 2026.
Tito tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kebijakan WFH tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memberikan imbauan yang lebih terperinci kepada pemerintah daerah.
"Iya, pasti ada (imbauan ke pemda)," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga memastikan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir bulan Maret ini. "Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret)," kata Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Jumat, 27 Maret.
Kebijakan ini diusulkan sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global yang terus meningkat. Airlangga menjelaskan bahwa skema WFH ini direncanakan berlaku satu hari dalam seminggu untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Di sisi lain, untuk sektor swasta, kebijakan ini akan bersifat imbauan dan tidak mengikat.
Tidak Akan Menggangu Produktivitas Ekonomi Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional. Bahkan, ia melihat adanya potensi untuk efisiensi dalam penggunaan energi. Purbaya menjelaskan bahwa dari perspektif fiskal dan aktivitas ekonomi, penerapan kebijakan Work From Home (WFH) tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas nasional, asalkan diterapkan secara selektif.
"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (27/3).
Menkeu juga menegaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik akan tetap beroperasi secara normal, mengingat tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dari jarak jauh.
Di samping itu, Purbaya menilai bahwa penerapan WFH dapat berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, karena mobilitas masyarakat yang berkurang. Namun, besaran penghematan yang dihasilkan akan sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak.