Transformasi Budaya Kerja

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa Kebijakan WFA Kemendagri bertujuan mentransformasi budaya kerja agar lebih efisien, efektif, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Simak detailnya di sini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan masyarakat tetap optimal saat penerapan WFH Kementerian Sosial, menegaskan disiplin dan integritas adalah kunci utama.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan bahwa pola kerja WFH KemenPPPA terbukti efektif menjaga produktivitas, pelayanan publik, serta menghemat energi. Simak bagaimana kementerian ini mengimplementasikannya.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, akan segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai Jumat, 17 April 2026, sebagai langkah mendukung efisiensi pemerintah pusat dan transformasi budaya kerja ASN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN, diiringi kewajiban gotong royong pada Selasa dan Jumat, bertujuan meningkatkan kebersihan dan mengaktifkan kembali budaya gotong royong di kalangan ASN Aceh Barat.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan pemerintah, dengan Mendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya menjaga profesionalitas WFH ASN demi efisiensi dan adaptasi global.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, dimulai pekan ini, dengan tujuan efisiensi dan penghematan.

Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dengan fokus utama pada efisiensi penggunaan BBM dan pengawasan ketat terhadap disiplin WFH ASN Kediri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyerukan seluruh ekosistem pendidikan untuk mendukung Gerakan Hemat Energi. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong efisiensi birokrasi dan layana

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberlakukan kebijakan WFH ASN Tangerang non-pelayanan mulai 10 April 2026 sebagai respons hemat BBM, dengan pengawasan ketat dan sanksi bagi pelanggar.