Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Jakarta Imbau Perusahaan Terapkan WFH dan Kerja Fleksibel

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau perusahaan menerapkan kebijakan WFH dan kerja fleksibel guna antisipasi cuaca ekstrem serta memastikan keselamatan pekerja di tengah potensi banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh perusahaan di Ibu Kota untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) dan kerja fleksibel. Imbauan ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca ekstrem yang terus menyebabkan banjir meluas di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Syaripudin, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Selain itu, langkah ini juga penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis di tengah tantangan cuaca yang tidak menentu.

Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor e-0001/SE/2026 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Fleksibel dan WFH Akibat Cuaca Ekstrem. Surat edaran tersebut telah diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2026 dan berlaku efektif sejak tanggal penerbitan hingga pemberitahuan lebih lanjut atau kebijakan baru dikeluarkan.

Detail Kebijakan WFH dan Kerja Fleksibel

Syaripudin menekankan bahwa perusahaan diminta untuk menyesuaikan jam kerja atau menerapkan WFH bagi jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara daring atau dari lokasi lain yang aman. Hal ini menjadi langkah preventif yang krusial untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul akibat mobilitas pekerja di tengah kondisi banjir.

Surat edaran tersebut secara jelas menggarisbawahi bahwa dalam penerapan kerja fleksibel, perusahaan tetap wajib memenuhi hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produktivitas kerja juga harus tetap terjaga, dengan prioritas utama pada keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi karyawan yang harus bepergian di tengah cuaca buruk.

Kebijakan ini merupakan respons cepat dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem yang seringkali melumpuhkan aktivitas dan membahayakan warga. Dengan adanya imbauan ini, diharapkan perusahaan dapat beradaptasi dan memberikan perlindungan maksimal bagi karyawannya tanpa mengorbankan operasional.

Pengecualian dan Implementasi Sektor Esensial

Meskipun demikian, penyesuaian sistem kerja ini tidak berlaku untuk tempat kerja yang menyediakan layanan publik 24 jam. Sektor-sektor esensial seperti layanan kesehatan, transportasi publik, logistik, dan utilitas energi tetap harus beroperasi secara normal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk sektor-sektor tersebut, Syaripudin menjelaskan bahwa pengaturan kerja dapat mengkombinasikan antara kerja dari rumah dan kehadiran fisik di tempat kerja secara proporsional. Penyesuaian ini harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tingkat risiko di lapangan, guna memastikan layanan vital tetap berjalan tanpa hambatan.

Syaripudin juga menambahkan bahwa rekomendasi ini sebaiknya diimplementasikan berdasarkan kondisi objektif masing-masing sektor usaha dan peraturan internal perusahaan. Fleksibilitas dalam penerapan menjadi kunci agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan efisien di berbagai jenis industri.

Perusahaan juga diminta untuk melaporkan penyesuaian sistem kerja mereka kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Pelaporan dapat dilakukan melalui tautan https://bit.ly/HimbauanKerjaFleksibel, yang bertujuan untuk memantau kepatuhan dan efektivitas kebijakan ini di lapangan.

Sumber: AntaraNews