Pemkab Bekasi Terapkan WFH bagi ASN Terdampak Banjir, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau 'work from home' (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak banjir. Kebijakan ini berlaku efektif mulai Rabu, 29 Januari, sebagai respons terhadap kondisi bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan pegawai dan kelancaran roda pemerintahan di tengah tantangan banjir.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyatakan bahwa kebijakan WFH ini merupakan bentuk penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel. Pemberlakuan WFH ditujukan khusus bagi ASN yang akses jalan dari rumah menuju kantornya terputus akibat genangan air. Ini bertujuan agar tugas kedinasan tetap berjalan tanpa menghambat mobilitas pegawai.

Surat edaran nomor 800.1.6.2/SE-14/BKPSDM/2026 menjadi dasar hukum penerapan skema WFH ini. Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menpan dan RB nomor 4 tahun 2025 tentang ASN secara fleksibel. Selain itu, Surat Keputusan Bupati Bekasi nomor 100.3.3.2/Kep.508-BPBD/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana turut memperkuat landasan kebijakan ini.

Pemberlakuan WFH bagi ASN terdampak banjir di Kabupaten Bekasi dilakukan setelah kepala perangkat daerah memberikan surat perintah fleksibilitas tugas kedinasan. Penyesuaian ini diberikan secara khusus kepada ASN yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas langsung di kantor. Utamanya, mereka yang menghadapi kendala aksesibilitas akibat banjir yang memutus jalur perjalanan.

Sekda Endin Samsudin menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap keselamatan para pegawainya. Meskipun bekerja dari rumah, ASN diharapkan tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini sekaligus memastikan bahwa roda pemerintahan tidak terhenti dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Kebijakan WFH ini selaras dengan upaya pemerintah dalam mengelola situasi darurat bencana. Dengan memberikan fleksibilitas, Pemkab Bekasi berupaya menjaga keseimbangan antara keselamatan pegawai dan keberlanjutan fungsi organisasi. Ini menunjukkan adaptasi birokrasi dalam menghadapi kondisi luar biasa.

Meskipun ASN melaksanakan tugas dari rumah, Pemkab Bekasi menekankan pentingnya menjaga pencapaian kinerja. Sekda Endin Samsudin menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak boleh mengganggu tugas maupun fungsi organisasi. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terhambat oleh kondisi ini.

Para kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan hal tersebut. Mereka diminta untuk mengawasi dan memastikan bahwa tugas kedinasan dari rumah tidak menurunkan target kinerja yang telah ditetapkan. Setiap pelayanan publik harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, tanpa kompromi.

Langkah ini mencerminkan komitmen Pemkab Bekasi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Di tengah situasi bencana, pemerintah berupaya keras agar masyarakat tidak merasakan dampak negatif dari terganggunya operasional kantor. Ini adalah bagian dari manajemen risiko yang efektif dalam tata kelola pemerintahan.

Setiap surat perintah pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah wajib dilaporkan kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi. Pelaporan ini penting sebagai bagian dari administrasi kepegawaian dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk memantau efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan WFH.

Mekanisme pelaporan ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan WFH. Dengan adanya laporan, BKPSDM dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian jika diperlukan. Ini juga menjadi alat untuk mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan tugas jarak jauh.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH ini adalah respons proaktif Pemkab Bekasi terhadap bencana banjir. Tujuannya ganda: melindungi ASN dan menjaga kelangsungan pelayanan publik. Ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kondisi darurat demi kepentingan bersama.

Sumber: AntaraNews