Pemkab Bekasi

Kepada Imam, Ade meminta agar Sarjan dapat mengerjakan sejumlah proyek di Pemkab Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat Pembangunan SDM Berbasis Quran melalui pembinaan generasi muda, menciptakan karakter tangguh dan berintegritas di tengah dinamika zaman.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas dengan penyegelan TPS ilegal di Tambun Utara, mengancam sanksi pidana bagi pengelola yang nekat beroperasi kembali.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan 10 program prioritas dalam Musrenbang Jawa Barat 2027, termasuk penguatan PBI BPJS Kesehatan. Usulan ini bertujuan menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi provinsi.

Pada hari ini KPK memanggil dua orang saksi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bekasi dan seorang lagi dari pihak swasta.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajak perajin batu bata lokal untuk memanfaatkan besarnya peluang Gentengisasi, program Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada produksi genteng tanah liat demi kesehatan dan ekonomi rakyat.

Proses pendaftaran calon anggota Paskibra Kabupaten Bekasi tahun 2026 menarik ribuan pelajar SMA, dengan seleksi ketat untuk memilih 50 putra-putri terbaik daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal melalui ajang tahunan Lebaran Bekasi. Simak bagaimana tradisi ini menjadi benteng budaya di tengah multikulturalisme.

Kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan PT. Hankook Tire Indonesia hadirkan 17.500 paket makanan gizi, memperkuat Penanganan Stunting Bekasi dan meningkatkan kualitas SDM. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Bekasi serius memajukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Inisiatif ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Bekasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali memperingatkan seluruh pengembang perumahan untuk segera menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), guna optimalisasi pembangunan dan kenyamanan warga di wilayah Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN terdampak banjir, memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kondisi darurat. Bagaimana implementasinya?

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil langkah tegas dengan **penghentian pengembangan perumahan rawan banjir Bekasi** sementara waktu, menuntut pengembang selesaikan masalah banjir sebelum melanjutkan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar sosialisasikan Pilkades Serentak 2026 berbasis digital demi wujudkan demokrasi desa yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memulai Relokasi Pasar Tumpah SGC Bekasi secara bertahap, memindahkan ratusan lapak pedagang ke lokasi baru untuk menata kawasan dan mengatasi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan semua rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan tanpa jaminan, memastikan hak dasar warga terpenuhi tanpa diskriminasi administrasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan Transparansi Anggaran Bekasi melalui publikasi di media sosial, menyusul instruksi Gubernur Jawa Barat demi akuntabilitas publik.

Pemerintah Kabupaten Bekasi meresmikan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara, menegaskan komitmen menekan kasus kekerasan dan diskriminasi di wilayahnya.