Mensos: 45 Persen Penerima PKH dan Sembako Salah Sasaran, Nilainya Capai Rp500 T

Menteri Sosial menekankan pentingnya akurasi data bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mendorong perbaikan sistem pendataan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Data ini menjadi rapor merah bagi belasan ribu keluarga tersebut karena akan segera dibersihkan dari daftar penerima.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan digitalisasi bansos berhasil meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan, mengurangi kesalahan data di berbagai program bantuan sosial dan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Pemerintah mengumumkan **kenaikan anggaran bansos** menjadi lebih dari Rp110 triliun pada 2025, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kelompok rentan.

Pemutakhiran ini untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta KPM.

Mensos melaporkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan Kementerian Sosial

Kementerian Sosial telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran.

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

PPATK menemukan 571.410 NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.