Mensos: 45 Persen Penerima PKH dan Sembako Salah Sasaran, Nilainya Capai Rp500 T

Data ini menjadi rapor merah bagi belasan ribu keluarga tersebut karena akan segera dibersihkan dari daftar penerima.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan digitalisasi bansos berhasil meningkatkan akurasi data penerima manfaat secara signifikan, mengurangi kesalahan data di berbagai program bantuan sosial dan membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Pemerintah mengumumkan **kenaikan anggaran bansos** menjadi lebih dari Rp110 triliun pada 2025, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kelompok rentan.

Pemutakhiran ini untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta KPM.

Mensos melaporkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan Kementerian Sosial

Kementerian Sosial telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran.

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial memastikan setiap tiga bulan akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos.

Pemkab Sigi merampungkan Verifikasi DTSEN Sigi demi akurasi data penerima bantuan sosial dan iuran BPJS Kesehatan. Ini penting untuk hindari kerugian daerah dan pastikan bantuan tepat sasaran.

Bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi merupakan salah satu skema bantuan yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana.

Untuk memeriksa penerima bantuan sosial online pada tahun 2026 melalui situs resmi, penting mengenali ciri-ciri tautan penipuan agar terhindar kejahatan siber.

Kegiatan ini menghadirkan bantuan nyata bagi masyarakat melalui pembagian 100.000 kupon belanja senilai Rp500.000 serta 300.000 porsi makanan gratis.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

PPATK menemukan 571.410 NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos terlibat menjadi pemain judi online (judol) sepanjang tahun 2024.