Data PPATK: 571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Nilai Transaksi Hampir Rp 1 T

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Kementerian Sosial (Kemensos) memblokir 300 rekening penerima bansos di Kepulauan Riau (Kepri) karena terindikasi judi online. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas bantuan sosial.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan segera menertibkan warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol).

Menteri Sosial menekankan bahwa perbaikan data bantuan sosial merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.

PPATK melaporkan ada 603 ribu rekening penerima bantuan sosial yang terlibat dalam praktik judi online, dengan total perputaran dana mencapai Rp47,9 triliun.

Menurut PPATK sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 T.

Total dana yang mengendap di 10 juta rekening tersebut senilai Rp2,1 triliun.

Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

Dia menekankan pemerintah siap mencoret masyarakat yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk judi online dari daftar penerima manfaat.

Hasil temuan sementara oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui ada 571 ribu dari mereka terindikasi dan statusnya sudah diblokir.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, temuan itu mengacu analisis yang dilakukan pihaknya terhadap penerima dilihat dari NIK penerima bansos.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).