Data PPATK: 571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Nilai Transaksi Hampir Rp 1 T

Kementerian Sosial (Kemensos) memblokir 300 rekening penerima bansos di Kepulauan Riau (Kepri) karena terindikasi judi online. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas bantuan sosial.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan segera menertibkan warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol).

Menteri Sosial menekankan bahwa perbaikan data bantuan sosial merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.

PPATK melaporkan ada 603 ribu rekening penerima bantuan sosial yang terlibat dalam praktik judi online, dengan total perputaran dana mencapai Rp47,9 triliun.

Menurut PPATK sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 T.

Total dana yang mengendap di 10 juta rekening tersebut senilai Rp2,1 triliun.

Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

Dia menekankan pemerintah siap mencoret masyarakat yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk judi online dari daftar penerima manfaat.

Hasil temuan sementara oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui ada 571 ribu dari mereka terindikasi dan statusnya sudah diblokir.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, temuan itu mengacu analisis yang dilakukan pihaknya terhadap penerima dilihat dari NIK penerima bansos.

Pemerintah akan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penerima bansos yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial memastikan setiap tiga bulan akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos.

Pemkab Sigi merampungkan Verifikasi DTSEN Sigi demi akurasi data penerima bantuan sosial dan iuran BPJS Kesehatan. Ini penting untuk hindari kerugian daerah dan pastikan bantuan tepat sasaran.

Bantuan jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi merupakan salah satu skema bantuan yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan hidup penyintas bencana.

Untuk memeriksa penerima bantuan sosial online pada tahun 2026 melalui situs resmi, penting mengenali ciri-ciri tautan penipuan agar terhindar kejahatan siber.

Kegiatan ini menghadirkan bantuan nyata bagi masyarakat melalui pembagian 100.000 kupon belanja senilai Rp500.000 serta 300.000 porsi makanan gratis.