Tegas, Mensos Bakal Coret Penerima Bansos Terbukti Digunakan Main Judi Online

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Kementerian Sosial (Kemensos) memblokir 300 rekening penerima bansos di Kepulauan Riau (Kepri) karena terindikasi judi online. Langkah tegas ini diambil untuk menjaga integritas bantuan sosial.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan segera menertibkan warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol).

Menteri Sosial menekankan bahwa perbaikan data bantuan sosial merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.

PPATK melaporkan ada 603 ribu rekening penerima bantuan sosial yang terlibat dalam praktik judi online, dengan total perputaran dana mencapai Rp47,9 triliun.

Total dana yang mengendap di 10 juta rekening tersebut senilai Rp2,1 triliun.

Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

"Jadi Gus Menteri sudah lah sikat habis saja, berarti dia mampu buang uang (pemain judol)"

Dia menekankan pemerintah siap mencoret masyarakat yang terdeteksi menggunakan dana bansos untuk judi online dari daftar penerima manfaat.

Pemerintah akan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penerima bansos yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).

Dugaan ini muncul setelah Kementerian Sosial mencocokkan data penerima bansos dengan data pemain judol milik PPATK yang mencatat transaksi mencapai Rp957 M.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Proses negosiasi dijadwalkan akan dimulai di tengah ketegangan terkait pelaksanaan nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh kedua negara awal pekan ini.

Lihatlah empat foto ruang makan di rumah Nathalie Holscher yang terlihat nyaman dan menarik.

Perwakilan peternak mengeluhkan soal SPPG yang membeli telur ayam di bawah HAP.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Saat penertiban, driver ojol yang ikut bersama tim Dishub juga telah mengakui kesalahannya lantaran parkir liar.