Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan akurasi bansos sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembenahan data, ketepatan sasaran, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial tepat guna da

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian dll.

Saan Mustofa mengatakan bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Suahasil menjelaskan bahwa hingga saat ini, total belanja bansos baru mencapai Rp48,8 triliun, atau sekitar 32,6 persen dari total.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial memastikan setiap tiga bulan akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos.

Bappenas dan SKALA bersinergi memperkuat Pengarusutamaan Gender di Gorontalo melalui diseminasi Perda, memastikan pembangunan daerah inklusif dan berkeadilan sesuai mandat nasional.

Langkah ini diambil guna memastikan transformasi digital di tanah air tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga memahami konteks budaya dan bahasa daerah.

Fenomena El Nino kuat, yang kerap disebut El Nino Godzilla, berpotensi melanda Indonesia pada tahun 2026. Ketahui dampaknya dan kesiapan Tanah Minang menghadapi ancaman kekeringan ini.

Baznas RI dan Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk optimalkan ZIS, memastikan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran demi kesejahteraan umat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti keberhasilan Jawa Timur dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, menunjukkan ketangguhan daerah.

Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan program ketahanan pangan inovatif untuk mendukung petani kecil di Jawa Timur dan Lampung, memperluas akses pembiayaan dan praktik pertanian cerdas iklim guna menghadapi tantangan perubahan iklim.